JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, dengan tegas menepis kabar mengenai adanya pembahasan pergantian jajaran direksi di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rosan menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada diskusi serius terkait perombakan tersebut.
Meski demikian, Rosan tidak menutup kemungkinan bagi Danantara untuk melakukan konsultasi jika memang ditemukan kebutuhan akan perbaikan kinerja. "Namun, pada intinya, hingga saat ini belum ada pembicaraan spesifik mengenai perombakan direksi tersebut," ujar Rosan saat ditemui di Wisma Danantara pada Sabtu, 31 Januari 2026.
Bank-bank yang termasuk dalam Himbara adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Setiap bank memiliki fokus pembiayaan yang disesuaikan dengan segmen pasar dan tujuan strategisnya.
Pernyataan Rosan ini muncul di tengah kencangnya isu perombakan, menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya. Sjafrie sempat mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dinilai merugikan negara.
Menurut Sjafrie, kebijakan ini mendesak dilakukan agar bank-bank tersebut dapat bekerja lebih efektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia secara spesifik menyoroti bahwa bank-bank Himbara cenderung lebih menguntungkan pengusaha skala besar dibandingkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam penyaluran kredit.
"Oleh karena itu, presiden akan memutuskan untuk mengganti seluruh direksi Bank Himbara," tegas Sjafrie pada Sabtu, 31 Januari 2026, seperti yang dikutip faseberita.id dari Antara.
Sjafrie juga menilai kontribusi keuntungan bank Himbara bagi negara masih belum optimal. Ia menduga hal ini disebabkan oleh kinerja jajaran direksi yang kurang maksimal dan adanya kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi.
Ke depan, pemerintah berencana melakukan seleksi calon direksi bank secara ketat, dengan menekankan pada aspek intelektual dan rekam jejak pengalaman. "Kami tidak akan lagi memilih individu yang sudah lama ‘bercokol’ atau menduduki posisi di BUMN," pungkas Sjafrie.
Ikuti Kami di Google News: 
