faseberita.id – Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan hidup, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Fenomena alam ekstrem seperti banjir bandang hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini dipandang sebagai risiko finansial yang dapat mengguncang sendi-sendi ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa dampak bencana alam memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan industri jasa keuangan. Menurutnya, bencana yang terjadi secara masif dapat mengganggu kemampuan debitur atau nasabah dalam melunasi kewajiban kredit mereka kepada pihak perbankan.
"Semua risiko iklim yang terjadi saat ini telah berubah menjadi risiko keuangan. Hal ini memengaruhi kualitas aset, meningkatkan risiko kredit, memicu lonjakan klaim asuransi, hingga memengaruhi nilai investasi secara keseluruhan," ujar Friderica dalam paparannya di acara IAI-ISRF ke APAFest yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Friderica menjelaskan bahwa tantangan ini sangat kompleks karena adanya efek domino atau keterhubungan risiko sistemik. Gangguan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan merambat ke berbagai sektor vital seperti kesehatan, rantai produksi, logistik, hingga memicu inflasi. Sebagai contoh, kabut asap akibat karhutla tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, bahkan hingga ke negara tetangga.
Selain dampak fisik, OJK juga menyoroti tantangan besar dalam pengukuran risiko iklim. Saat ini, ketersediaan data yang akurat dan pemanfaatan teknologi untuk memetakan risiko perubahan iklim masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pelaku industri. Tanpa data yang berkualitas, mitigasi risiko keuangan akan sulit dilakukan secara presisi.
Lebih lanjut, OJK memberikan peringatan keras terkait kredibilitas laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Friderica mencatat adanya kesenjangan antara komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dengan implementasi di lapangan. Ia menyoroti fenomena "pencucian citra" yang tengah menjadi perhatian dunia, termasuk dalam forum OECD.
Ada tiga praktik manipulatif yang diwaspadai, yakni greenwashing (klaim palsu ramah lingkungan), impact washing (melebih-lebihkan dampak positif), dan social washing (membangun citra sosial positif tanpa aksi nyata). OJK menekankan bahwa perusahaan harus menyusun laporan yang transparan dan jujur sesuai kondisi sebenarnya, bukan sekadar untuk mempercantik citra di mata publik.
Sebagai langkah mitigasi, penguatan tata kelola dan akuntabilitas menjadi kunci utama. OJK mendorong penguatan kompetensi akuntansi dan pengawasan internal agar pengelolaan risiko keberlanjutan dapat dilakukan secara bertanggung jawab. OJK juga berharap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat membantu memperkuat kualitas pelaporan agar lebih akurat dan terhindar dari praktik manipulasi data.
Ikuti Kami di Google News: 
