JAKARTA – Di tengah gejolak geopolitik global yang memicu ketidakpastian harga minyak dunia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan kepastian yang menenangkan publik. Ia menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia tidak akan mengalami perubahan, meskipun konflik di Timur Tengah saat ini tengah memanas.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan tidak akan bergeming kecuali ada keputusan resmi. Berbeda dengan BBM non-subsidi, yang mekanismenya dilepas ke pasar dan harganya cenderung dinamis mengikuti fluktuasi harga minyak mentah global.

"Mau naik berapa pun [harga minyak mentah global], tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang digelar di kantornya di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Menteri Bahlil mengakui adanya lonjakan harga Indonesian Crude Price (ICP) yang signifikan. Jika dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ICP dipatok sebesar US$ 70 per barel, saat ini harga di pasar sudah menyentuh US$ 78-80 per barel. Kenaikan ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan dana subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Namun, Bahlil juga melihat adanya "berkah" tersembunyi dari kenaikan ICP tersebut. Menurutnya, lonjakan harga minyak justru turut mendongkrak pendapatan negara dari sektor lifting minyak, yang saat ini berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
"Sampai dengan kami rapat tadi belum ada [perubahan harga BBM bersubsidi], jadi kondisi tetap aman," tegas Bahlil. Sambil sedikit berkelakar, ia menambahkan, "Hari raya yang baik, puasa yang baik, insyaallah menurunkan harga BBM."
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga membeberkan strategi pemerintah dalam mengamankan pasokan minyak mentah. Indonesia biasanya mengimpor sekitar 25 persen minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Namun, akibat penutupan Selat Hormuz yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif dengan mengalihkan seluruh impor 25 persen tersebut ke Amerika Serikat.
Pengalihan impor ini bukan sekadar respons darurat, melainkan juga bagian dari implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Melalui kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen untuk membeli BBM dan gas minyak cair (LPG) dari Negeri Paman Sam senilai US$ 15 miliar. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.







