faseberita.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor baru-baru ini menguliti habis pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Hasilnya sungguh mengejutkan Anggaran Rp73 miliar justru mengendap sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA sebuah angka yang memicu banyak pertanyaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy tak menutupi kekecewaannya. Menurutnya tingginya SILPA ini adalah bukti nyata program dan alokasi dana belum terserap maksimal. Padahal uang rakyat seharusnya bisa langsung dirasakan manfaatnya untuk program prioritas dan pelayanan publik. Efisiensi anggaran mutlak menjadi perhatian serius jangan sampai dana yang sudah disiapkan malah menganggur tanpa guna tegas Rusli.
Tak hanya itu skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan juga tak luput dari sorotan tajam dewan. Rusli mendesak agar pola subsidi transportasi massal ini segera dievaluasi. Selama ini perhitungan subsidi Biskita didasarkan pada jarak tempuh bus. DPRD mendorong perubahan signifikan agar jumlah penumpang menjadi patokan utama. Ini demi memastikan subsidi benar-benar mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat bukan sekadar biaya operasional kendaraan semata.
Perubahan skema ini sangat krusial agar anggaran transportasi massal tidak hanya habis untuk operasional tetapi juga sebanding dengan manfaat yang diterima warga. Dewan mencatat serapan anggaran perangkat daerah di tahun 2025 rata-rata mencapai 90 persen. Namun angka ini belum cukup menjadi tolok ukur efektivitas belanja kualitas perencanaan dan hasil program juga harus jadi pertimbangan utama.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Rusli meminta Pemerintah Kota Bogor segera memisahkan laporan keuangan Dinas Kesehatan RSUD Kota Bogor dan puskesmas. Langkah ini penting seiring perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. RSUD dan puskesmas harus memiliki tata kelola keuangan yang lebih mandiri sebagai satuan kerja perangkat daerah. Tujuannya jelas untuk menyehatkan RSUD yang merupakan kebanggaan Kota Bogor agar mampu memberikan pelayanan terbaik dengan performa keuangan yang prima.
Masalah piutang daerah juga jadi ganjalan serius. Rusli mendesak Pemkot Bogor memastikan status piutang yang bertahun-tahun tercatat dalam neraca keuangan. Harus ada kejelasan apakah piutang tersebut masih bisa ditagih atau perlu dihapuskan sesuai aturan. Penyelesaian piutang ini sangat berpengaruh pada kekuatan fiskal Pemerintah Kota Bogor jangan sampai jadi beban berkepanjangan ujarnya.
Secara administratif APBD Kota Bogor 2025 memang mencatat surplus sekitar Rp46 miliar. Namun surplus ini dipengaruhi oleh efisiensi belanja dan belum optimalnya realisasi pengeluaran daerah. Target pendapatan yang belum tercapai serta SILPA Rp73 miliar menjadi catatan merah DPRD. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan mendalam dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
DPRD juga mendesak Pemerintah Kota Bogor segera menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjut ini krusial untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan dan akuntabel kepada publik.
Ikuti Kami di Google News: 