Jakarta, faseberita.id – Suara lantang kritik terhadap penanganan masalah agraria mewarnai peringatan Hari Tani Nasional. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, tanpa tedeng aling-aling menegur Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam audiensi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9).
Dewi mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya penyelesaian konflik agraria yang seolah jalan di tempat. Ia menyoroti banyaknya aduan yang masuk ke kementerian terkait, namun minim solusi konkret.
“Banyak kanal pengaduan, tapi tidak ada kanal penyelesaian. Kami harus selalu mengulang,” ujarnya.
Dewi mencontohkan kasus di Kementerian ATR/BPN, di mana data yang telah diserahkan KPA berulang kali diminta kembali, mengindikasikan masalah koordinasi dan pengelolaan data yang buruk.
Nusron Wahid mengakui adanya data yang belum digarap, namun menyatakan komitmennya terhadap prinsip keadilan dalam redistribusi tanah. Ia mengklaim belum menandatangani perpanjangan izin apapun selama 10 bulan menjabat.
Teguran juga ditujukan kepada Raja Juli Antoni terkait konflik agraria di Cilacap, di mana lahan pertanian produktif yang dikelola petani masih diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perhutani.
“Kenapa tanah pertanian produktif tidak kunjung dibebaskan dari klaim kawasan hutan?” tanya Dewi.
Raja Juli mengakui adanya kendala di internal Perhutani yang menghambat pelepasan lahan.
Dewi menekankan dampak buruk konflik agraria terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Ia mengaitkan kemiskinan struktural di pedesaan dengan ketiadaan akses kepemilikan tanah. KPA mencatat 24 masalah struktural agraria yang mendesak untuk segera diperbaiki oleh pemerintah dan DPR.
Ikuti Kami di Google News: 
