faseberita.id – Angin segar berembus kencang bagi para pengemudi ojek online di seluruh penjuru negeri. Kebijakan pemangkasan komisi aplikator yang kini dibatasi maksimal 8 persen dipastikan akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2026 tanpa melalui tahap uji coba. Ini adalah langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pahlawan jalanan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara tegas mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan ini akan langsung diterapkan sesuai jadwal. Pernyataan tersebut disampaikan Menhub di Jakarta pada Sabtu 27 Juni 2026, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan dan mekanisme pelaksanaannya.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, Presiden Prabowo telah mengumumkan penyesuaian komisi ojek online sebagai bagian dari komitmennya untuk membela hak dan memperbaiki taraf hidup pengemudi transportasi daring.
Dudy menjelaskan, pemerintah telah intensif berkomunikasi dengan seluruh perusahaan aplikator. Mereka diminta untuk segera mempersiapkan segala infrastruktur dan sistem yang diperlukan agar ketentuan baru ini dapat diterapkan secara tepat waktu dan tanpa hambatan.
Dalam pertemuan antara para aplikator dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah dicapai kesepakatan bulat bahwa pemberlakuan komisi maksimal 8 persen akan dimulai secara resmi pada 1 Juli. Kementerian Perhubungan pun menyatakan dukungan penuh, siap mengawal pelaksanaan kebijakan ini dengan menyiapkan seluruh aspek administratif dan teknis.
Komitmen para aplikator untuk mendukung kebijakan pemerintah juga telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum diskusi bersama DPR maupun Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan bahkan telah memastikan kesiapan penuh seluruh perusahaan setelah serangkaian pembahasan mendalam.
Perubahan ini tidak memerlukan pembentukan peraturan turunan baru. Dudy menjelaskan, ketentuan mengenai besaran komisi telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022. Kementerian Perhubungan hanya akan merevisi pasal terkait batas maksimal komisi yang sebelumnya mencapai 20 persen menjadi paling tinggi 8 persen, sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Selain revisi besaran komisi, Kementerian Perhubungan juga akan memperbarui ketentuan mengenai asuransi. Ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan regulasi yang berada dalam kewenangan kementerian, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi.
Presiden RI Prabowo Subianto sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang menjadi landasan hukum pemangkasan potongan pendapatan aplikator. "Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya di Monumen Nasional, Jakarta, pada 1 Mei 2026.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak-hak para pengemudi ojek daring yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurut Prabowo, skema pembagian hasil yang berlaku selama ini masih belum memberikan keadilan yang memadai bagi mereka.
Ikuti Kami di Google News: 
