faseberita.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak memiliki komitmen finansial untuk membayar iuran kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawal transisi dan rekonstruksi di Jalur Gaza. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyoroti konsistensi sikap Presiden Prabowo Subianto terkait isu ini.
Iuran yang ditetapkan bagi setiap anggota BoP mencapai angka fantastis, yakni US$1 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 17,14 triliun, dengan asumsi kurs Rp 17.147 per dolar AS. Namun, Purbaya menegaskan bahwa dana sebesar itu tidak akan keluar dari kas negara.
"Presiden selalu bilang: tidak, kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama dia commit kirim pasukan, kita commit kirim pasukan, tapi tidak ada komitmen bayar," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa, 21 April 2026 lalu.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan anggaran negara bagi iuran tersebut. Ia secara gamblang menyatakan keberatan apabila dana publik dialokasikan untuk kepentingan yang berpotensi menguntungkan Israel, menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam isu ini tak bergeser sedikit pun.
Sikap serupa telah lebih dulu disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sesi wawancara dengan sejumlah wartawan dan pakar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada 17-18 Maret 2026, Prabowo menepis kabar bahwa Indonesia menjanjikan pembayaran iuran US$1 miliar kepada BoP, lembaga internasional yang disebut-sebut digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Presiden Prabowo, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian ini secara eksklusif berwujud pengiriman prajurit sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional. "Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar," ucap Prabowo, sebagaimana dikutip dari video wawancara yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026.
Prabowo juga menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Absennya delegasi Indonesia dalam pertemuan para donor pendanaan di Washington D.C. pada 19 Februari lalu menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak terlibat dalam komitmen pendanaan awal.
Dengan demikian, kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian di Jalur Gaza akan difokuskan pada kesiapan pengiriman pasukan perdamaian sesuai kebutuhan, bukan dalam bentuk dukungan finansial. Sikap ini menunjukkan prioritas dan prinsip Indonesia dalam partisipasi di kancah internasional, khususnya dalam isu kemanusiaan dan perdamaian.
Ikuti Kami di Google News: 
