faseberita.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan target ambisius: program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat pada tahun 2026 diharapkan mampu menyerap hingga satu juta tenaga kerja. Klaim ini menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah menggerakkan roda ekonomi lokal dan menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Selasa, 7 April 2026, Dody menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebuah strategi dengan "efek berganda." "Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun juga secara simultan menggerakkan perekonomian di tingkat masyarakat," jelas Dody.
Untuk mencapai target tersebut, Dody merinci bahwa program infrastruktur berbasis masyarakat tahun ini akan menjangkau 15.364 titik lokasi di berbagai pelosok Indonesia. Komitmen pemerintah juga terlihat dari peningkatan alokasi anggaran yang signifikan, dari semula Rp 4,84 triliun menjadi Rp 5,48 triliun.
Dody Hanggodo menekankan bahwa pendekatan padat karya menjadi tulang punggung strategi ini. Skema ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik yang fungsional, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian penghasilan langsung bagi warga yang terlibat aktif dalam pelaksanaannya.
Sektor sumber daya air menjadi prioritas utama dalam implementasi program ini. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi kontributor terbesar, dengan rencana pelaksanaan di sekitar 12.000 lokasi dan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp 2,7 triliun. Ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan lokal.
Di bidang konektivitas, Kementerian PU menargetkan pembangunan 118 jembatan gantung. Proyek-proyek ini vital untuk membuka isolasi wilayah terpencil, memperlancar mobilitas warga, dan secara langsung memacu aktivitas ekonomi masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Sementara itu, di sektor permukiman, program infrastruktur berbasis masyarakat mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. Ini meliputi Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta inisiatif sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Seluruhnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih layak dan sehat bagi penduduk.
Ikuti Kami di Google News: 
