Jakarta, faseberita.id – Eskalasi ketegangan di Timur Tengah, yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menimbulkan kekhawatiran serius bagi stabilitas fiskal Indonesia. INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan bahwa gejolak ini berpotensi signifikan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari konflik ini diperkirakan akan merembes ke Indonesia melalui tiga kanal utama yang saling terkait: sektor energi, keuangan, dan logistik.
"Rizal secara spesifik menyoroti ancaman gangguan pasokan di kawasan Teluk, terutama di Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak vital dunia. Gangguan ini secara otomatis akan mendongkrak premi risiko minyak dan LNG global, yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia," ujar Rizal saat dihubungi faseberita.id di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak dan LPG, lonjakan harga komoditas global ini akan dengan cepat memicu gelombang inflasi domestik. Kenaikan biaya akan terasa langsung pada sektor transportasi, tarif listrik, hingga logistik pangan.
Ditambah lagi, pelemahan nilai tukar rupiah akibat fenomena risk-off global – di mana investor cenderung menarik modalnya dari pasar negara berkembang – akan memperparah tekanan. Kondisi ini secara langsung akan membuat biaya impor energi dalam mata uang rupiah menjadi jauh lebih mahal.
Dari sisi fiskal, Rizal memaparkan, pemerintah dihadapkan pada dilema pelik: mempertahankan harga energi domestik dengan konsekuensi membengkaknya alokasi subsidi, atau menyesuaikan harga ke tingkat pasar yang berisiko menekan daya beli masyarakat secara signifikan.
"Gabungan antara peningkatan belanja negara, pelemahan penerimaan, dan lonjakan biaya pembiayaan ini secara kumulatif berpotensi memperlebar jurang defisit APBN," tegas Rizal. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya respons kebijakan yang terarah, meliputi penjagaan stabilitas nilai tukar, realokasi belanja non-prioritas, serta penguatan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, ketimbang mempertahankan subsidi energi secara luas.
Ancaman Lonjakan Harga Minyak Dunia
Secara terpisah, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, turut menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia memprediksi bahwa eskalasi serangan di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran, dapat memicu lonjakan drastis harga minyak dunia.
Faisal merinci, saat ini harga minyak mentah global berada di kisaran US$ 70 per barel. Namun, skenario terburuk menunjukkan bahwa jika konflik berkepanjangan dan pasokan di Selat Hormuz terganggu, harga bisa melesat hingga US$ 80 per barel, bahkan menembus angka psikologis US$ 100 per barel.
Merujuk pada simulasi APBN 2026, setiap kenaikan US$ 1 per barel harga minyak di atas asumsi yang ditetapkan (yakni US$ 70 per barel) akan membebani belanja negara dengan tambahan sekitar Rp 10,3 triliun.
Sebagai konteks, Kementerian Keuangan sebelumnya telah melaporkan bahwa APBN mencatat defisit sebesar Rp 54,6 triliun, atau setara 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), per 31 Januari 2026. Defisit ini terjadi meskipun pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 20,5 persen (year on year/yoy). Realisasi pendapatan negara pada periode tersebut mencapai Rp 172,7 triliun, atau sekitar 5,5 persen dari target APBN yang sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Ikuti Kami di Google News: 
