faseberita.id – Laju digitalisasi ekonomi di Indonesia yang kian pesat membawa tantangan baru yang tidak kalah besar, yakni ancaman serangan siber. Menanggapi risiko yang terus mengintai stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) kini mengambil langkah proaktif dengan memperketat pengamanan infrastruktur pembayaran digital nasional. Langkah ini diambil guna memastikan setiap transaksi masyarakat tetap aman, lancar, dan terlindungi dari tangan-tangan jahat peretas.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi ancaman siber, baik yang bersumber dari aktor domestik maupun jaringan kriminal global. BI telah merumuskan empat strategi utama atau "jurus" untuk memperkuat ketahanan siber di tanah air.

Strategi pertama difokuskan pada pemantauan intensif. BI secara berkelanjutan mencermati setiap perkembangan tren ancaman dan insiden siber yang terjadi di dunia. Hal ini bertujuan agar potensi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran dapat diidentifikasi sedini mungkin sebelum berdampak luas.
Kedua, BI memperkuat aspek regulasi dan pengawasan. Penguatan ini mencakup pengelolaan risiko yang lebih ketat, perlindungan terhadap infrastruktur kritis, hingga pengembangan sistem deteksi dini. Menariknya, Filianingsih menekankan bahwa aspek pemulihan (recovery) menjadi kunci utama. Kemampuan sistem untuk kembali beroperasi dengan cepat setelah terjadi serangan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak goyah terhadap layanan digital.
Langkah ketiga adalah penguatan kolaborasi lintas sektoral. BI tidak bekerja sendirian; mereka mempererat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai asosiasi, serta kementerian terkait. Sinergi ini bertujuan agar jika terjadi insiden, penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi.
Terakhir, BI memberikan instruksi tegas kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memperkuat benteng keamanan mereka masing-masing. BI bahkan telah membentuk grup komunikasi khusus dengan para penyelenggara guna mempercepat pelaporan jika terjadi gangguan, sehingga koordinasi penanganan bisa dilakukan secara real-time.
Di sisi lain, di tengah upaya penguatan keamanan, penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat masif. Hingga Oktober 2026, nilai transaksi QRIS lintas negara tercatat mencapai Rp61 triliun secara net inbound. Data menunjukkan bahwa warga asing yang menggunakan QRIS saat berkunjung ke Indonesia (transaksi inbound) mencapai 29,9 juta transaksi, sementara masyarakat Indonesia yang menggunakan QRIS di luar negeri (transaksi outbound) menyentuh angka 5,75 juta transaksi.
BI pun terus berambisi memperluas jangkauan QRIS ke mancanegara. Hong Kong ditargetkan mulai melayani transaksi QRIS inbound pada Desember 2026, disusul oleh Timor Leste pada 2027. Selain itu, BI tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara lain agar konektivitas pembayaran digital ini semakin luas di tahun mendatang.
Menutup pesannya, BI juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Selain penguatan sistem dari sisi regulator, kewaspadaan individu dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi menjadi kunci utama keamanan transaksi digital.







