faseberita.id – Pemerintah Indonesia mencatatkan capaian luar biasa dalam penyaluran kredit program untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit program pemerintah telah menyentuh angka fantastis sebesar Rp294,6 triliun. Angka ini menunjukkan tren positif yang signifikan karena telah melampaui total penyaluran sepanjang tahun 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp275,8 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Program ini terbukti mampu menjangkau hingga 4,24 juta debitur di seluruh pelosok negeri. Menariknya, pertumbuhan produktivitas di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap terjaga dengan baik meskipun kondisi ekonomi global tengah mengalami perlambatan.
"Keberhasilan program ini kita ukur dari pertumbuhan usaha yang nyata, terciptanya lapangan kerja baru, serta peningkatan kesejahteraan keluarga di Indonesia," ujar Airlangga saat memberikan keterangan dalam acara International Forum for Kredit Program Pemerintah 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).
Jika menilik lebih dalam, porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami lonjakan drastis. Saat ini, kontribusi KUR mencapai 30,6% dari total penyaluran, melonjak dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 14,7%. Sepanjang tahun 2026, KUR telah menyalurkan dana sebesar Rp265,9 triliun atau setara dengan 90,1% dari target tahunan, dengan jangkauan 4,12 juta debitur.
Airlangga juga menjelaskan transformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban pelaku usaha. Sejak dimulai pada 2007 sebagai skema penjaminan, program ini bertransformasi menjadi skema subsidi bunga pada 2015. Perubahan kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat, di mana suku bunga KUR berhasil ditekan dari angka 12% menjadi hanya 6%.
Saat ini, pemerintah mengembangkan lima skema kredit strategis untuk mendukung agenda nasional. Skema tersebut meliputi Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), serta satu skema lainnya yang diarahkan untuk sektor produktif. Program-program ini dirancang khusus untuk mendukung swasembada pangan, penguatan industri padat karya, program pembangunan 3 juta rumah, hingga pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditargetkan mencapai Rp50 triliun. Selain itu, terdapat Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang menawarkan kemudahan berupa pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8% tanpa memerlukan agunan tambahan, lengkap dengan pendampingan bagi penerimanya.
Pemerintah juga memastikan kualitas penyaluran tetap terjaga dengan sangat ketat. Saat ini, sebanyak 68% pembiayaan telah mengalir ke sektor produktif, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah di angka 2,14%.
Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembiayaan produktif dan mempercepat proses UMKM agar bisa "naik kelas". Langkah ini akan didukung dengan integrasi data yang lebih akurat serta digitalisasi sistem penyaluran kredit. Upaya ini sejalan dengan visi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026, yang menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai fokus utama pembangunan nasional.
Ikuti Kami di Google News: 
