faseberita.id – Pemerintah secara resmi memperkenalkan kebijakan baru yang memberikan angin segar bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah menjalani proses restrukturisasi. Melalui skema khusus, BUMN dan anak usahanya kini berpeluang mendapatkan fasilitas pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0 persen atas keuntungan yang diperoleh dari pembebasan utang.
Langkah strategis ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur perlakuan perpajakan bagi transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, serta entitas di bawah naungannya. Kebijakan yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 ini langsung berlaku sejak tanggal pengundangan.

Secara teknis, keuntungan dari penghapusan utang biasanya dianggap sebagai objek pajak yang akan menambah beban finansial perusahaan. Namun, dengan adanya PP ini, beban tersebut dapat ditiadakan melalui tarif PPh final 0 persen, asalkan perusahaan mampu memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh negara.
Syarat Ketat Penerapan Fasilitas Pajak
Meski terdengar sangat menguntungkan, fasilitas ini tidak bisa dinikmati oleh sembarang perusahaan. Berdasarkan Pasal 24 dan 25 dalam regulasi tersebut, terdapat lima pilar persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh debitur.
Pertama, utang yang dibebaskan harus merupakan pinjaman yang sah secara hukum. Kedua, harus terdapat hubungan istimewa antara pihak kreditur dan debitur, di mana keduanya merupakan entitas yang sedang dalam proses restrukturisasi di lingkungan BUMN. Ketiga, debitur yang menerima pembebasan utang wajib berada dalam proses likuidasi. Hal ini harus dibuktikan secara legal melalui akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembubaran perusahaan atau berdasarkan ketetapan pengadilan yang sah.
Keempat, proses penghapusan utang tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait. Kelima, utang yang dimaksud harus sudah diakui keberadaannya sebelum tanggal 1 Januari 2026, termasuk bunga yang timbul dari pokok utang tersebut setelah tanggal tersebut.
Mekanisme Pelaporan dan Dokumen Pendukung
Perusahaan yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak boleh lalai dalam administrasi. Entitas yang utangnya dibebaskan wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) paling lambat enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Jika perusahaan akan melakukan restrukturisasi kembali dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, laporan harus disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya.
Beberapa dokumen krusial yang harus disiapkan meliputi dokumen identitas entitas, bukti pengakuan utang, hingga surat pernyataan resmi. Menariknya, penandatanganan surat pernyataan ini bergantung pada tujuan restrukturisasi. Untuk tujuan peningkatan kinerja atau penambahan nilai, surat ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana. Sementara untuk tujuan penyehatan atau penyelamatan, tanggung jawab berada di tangan Kepala Badan Pelaksana BUMN.
Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki Surat Keterangan Fiskal yang bersih dan telah melunasi seluruh kewajiban pajak yang masih tertunggak. Jika syarat-syarat ini dilanggar atau proses likuidasi dibatalkan, maka fasilitas PPh 0 persen akan gugur dan perusahaan akan dikenakan tarif pajak normal sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini dijadwalkan berlaku hingga 31 Desember 2029. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pelaksana BUMN juga diwajibkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pemberian fasilitas ini dalam jangka waktu dua tahun sejak peraturan ini diimplementasikan.







