News  

Solusi Baru Sengketa Keuangan Tanpa Pengadilan

admin
Solusi Baru Sengketa Keuangan Tanpa Pengadilan

faseberita.id – Kabar baik bagi para konsumen jasa keuangan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menyepakati aturan baru mengenai operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS). Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan petunjuk pelaksanaan bersama pada Senin (16/11/2026) di Jakarta.

Penandatanganan dokumen penting ini dilakukan langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono. Kesepakatan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen serta menata kembali mekanisme penyelesaian konflik antara nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan.

Solusi Baru Sengketa Keuangan Tanpa Pengadilan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan ini akan menjadi kompas bagi BI dan OJK dalam berkoordinasi. Hal ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari struktur kelembagaan, mekanisme pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, hingga pembagian kewenangan masing-masing instansi dalam berinteraksi dengan LAPS.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui regulasi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menyatukan mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya terpisah antara sektor jasa keuangan dan sektor sistem pembayaran.

"Sebelumnya, lembaga penyelesaian sengketa kita masih berjalan sendiri-sendiri antara sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Namun, amanat UU P2SK mewajibkan kita untuk menyatukannya dalam satu wadah yang terintegrasi," ungkap Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027.

Perubahan mendasar yang akan dirasakan masyarakat adalah alur penyelesaian masalah. Jika pada mekanisme lama sengketa yang tidak tuntas di tingkat internal perusahaan akan langsung ditarik ke ranah pengadilan, kini aturannya berubah. Konsumen wajib membawa persoalannya ke LAPS terlebih dahulu sebelum melangkah ke jalur hukum formal.

Perubahan ini juga merupakan respons atas instruksi pengadilan agar OJK dapat menekan jumlah perkara perdata yang masuk dari industri jasa keuangan. Dengan adanya LAPS, proses penyelesaian akan ditangani oleh tenaga profesional yang independen, seperti mediator, arbiter, dan ajudikator. Dalam hal ini, LAPS akan berperan sebagai fasilitator yang menjamin proses berjalan adil dan efisien.

Keunggulan utama dari sistem baru ini adalah kemudahan akses bagi masyarakat. Konsumen tidak perlu lagi merasa bingung harus mengadu ke mana, apakah ke Bank Indonesia atau ke OJK. Dengan adanya koordinasi yang kuat melalui LAPS, seluruh pengaduan akan terintegrasi dalam satu pintu.

"Jika kesepakatan internal tidak tercapai, konsumen bisa meminta pengaduannya diproses melalui LAPS, dan pihak industri wajib mengikuti prosedur tersebut. Inilah pembeda utama antara sistem yang lama dengan sistem yang akan kita jalankan ke depan," tutup Dicky. Dengan adanya sistem ini, diharapkan sengketa keuangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, murah, dan transparan tanpa harus membebani masyarakat dengan proses pengadilan yang panjang.

Ikuti Kami di Google News:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *