faseberita.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menuntaskan proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. Langkah tegas ini ditandai dengan penyerahan dua orang tersangka beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).
Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan oknum internal bank yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam mengelola dana nasabah. Kedua tersangka yang kini telah memasuki tahap penuntutan tersebut adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di lembaga keuangan tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga kuat terlibat dalam praktik penyaluran fasilitas pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan serta tujuan awal pemberian kredit. Praktik ilegal ini dilaporkan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021.
Modus operandi yang dijalankan melibatkan pemberian 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah yang berbeda. Akibat dari tindakan tidak bertanggung jawab ini, negara dan lembaga keuangan tersebut mengalami potensi kerugian finansial yang mencapai angka Rp1,72 miliar.
Proses hukum ini telah melewati tahapan yang panjang. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara atau Tahap I kepada pihak kejaksaan. Pada 11 November 2026, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap atau dinyatakan P-21, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).
Secara hukum, tersangka TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, terdapat sangkaan alternatif melalui Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam undang-undang yang sama. Sementara itu, tersangka AHK dijerat dengan Pasal 64 UU Perbankan Syariah atau Pasal 63 ayat (2) dalam regulasi terbaru.
Pihak OJK menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan yang ketat, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga proses penyelidikan dan penyidikan mendalam. Langkah hukum ini diambil bukan sekadar untuk menghukum pelaku, melainkan sebagai upaya nyata dalam menjaga integritas industri perbankan syariah di Indonesia.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, OJK berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai nasabah agar tetap merasa aman dalam menempatkan dana mereka di sektor jasa keuangan. OJK juga menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan setiap tindak pidana di sektor keuangan ditangani secara profesional, tegas, dan tanpa kompromi.
Ikuti Kami di Google News: 
