faseberita.id – Dunia perbankan syariah di Jawa Tengah tengah diguncang kabar miring menyusul terungkapnya kasus dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan petinggi lembaga keuangan di Banyumas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah melimpahkan dua tersangka utama beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11).
Kedua tersangka yang kini tengah menghadapi proses hukum tersebut adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di bank tersebut. Keduanya diduga kuat bekerja sama dalam melakukan manipulasi penyaluran pembiayaan yang menyimpang dari aturan perbankan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penyidikan mendalam, praktik lancung ini tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan berlangsung secara sistematis dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menyalurkan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tujuan awal pemberian kredit.
Skandal ini tergolong masif karena melibatkan sedikitnya 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah berbeda. Akibat dari penyimpangan prosedur ini, bank tersebut mengalami potensi kerugian finansial yang sangat besar, yakni mencapai angka Rp1,72 miliar.
Proses hukum ini merupakan puncak dari rangkaian pengawasan ketat yang dilakukan oleh OJK. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada JPU, dan pada 11 November 2026, pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas tersebut telah lengkap atau dinyatakan P-21.
Dalam keterangan resminya, OJK menjelaskan bahwa penanganan kasus ini adalah bentuk nyata dari fungsi pengawasan mereka, mulai dari pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, hingga tahap penyidikan tindak pidana perbankan syariah. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi industri keuangan agar tetap menjaga tata kelola yang baik.
Terkait jeratan hukum, tersangka TR diduga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sementara itu, tersangka AHK dijerat dengan Pasal 64 dari undang-undang yang sama terkait keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.
OJK menegaskan bahwa mereka tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran di sektor jasa keuangan. Lembaga pengawas ini berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan guna memastikan setiap pelaku kejahatan keuangan diproses secara profesional dan tegas. Langkah ini diambil demi menjaga integritas industri, melindungi hak-hak konsumen, serta memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sektor jasa keuangan nasional.







