News  

Skandal Dana Syariah Rugikan Triliunan Rupiah

admin
Skandal Dana Syariah Rugikan Triliunan Rupiah

faseberita.id – Kasus dugaan penipuan investasi berskala besar yang melibatkan platform fintech peer-to-peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki babak baru. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi telah menetapkan angka ganti rugi yang fantastis bagi para korban yang terjebak dalam skema investasi bodong tersebut.

Berdasarkan hasil verifikasi mendalam, LPSK mencatat bahwa total nilai restitusi atau ganti rugi yang layak diberikan kepada para korban mencapai angka Rp1,07 triliun. Jumlah fantastis ini diperuntukkan bagi 5.102 korban yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan kriteria hukum yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Skandal Dana Syariah Rugikan Triliunan Rupiah
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ketua LPSK, Achmadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proses penghitungan yang sangat teliti dan objektif. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nilai yang diajukan benar-benar mencerminkan kerugian nyata yang dialami oleh para investor atau lender. Laporan hasil perhitungan restitusi ini pun telah diserahkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026).

"Kami telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap seluruh permohonan restitusi yang masuk. Dari proses panjang tersebut, kami menetapkan nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun untuk 5.102 korban yang memenuhi syarat," ungkap Achmadi dalam keterangan resminya yang dikutip pada Senin (16/11/2026).

Achmadi menambahkan bahwa data yang diserahkan kepada jaksa tersebut nantinya akan menjadi instrumen penting dalam proses penuntutan di persidangan. Angka ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi majelis hakim saat menjatuhkan vonis, agar hak-hak para korban dapat terpenuhi melalui putusan pengadilan.

Dalam menentukan besaran kerugian, LPSK menggunakan metode khusus untuk menangani kasus yang diduga menggunakan skema Ponzi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menghitung kerugian riil, di mana keuntungan atau imbal hasil yang sempat diterima oleh korban selama masa investasi tetap dihitung sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Hal ini dilakukan agar perhitungan kerugian menjadi lebih akurat dan tidak bias.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, menyatakan telah menerima informasi terkait hasil verifikasi LPSK tersebut. Menurutnya, data ini akan diproses lebih lanjut oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kasus DSI sendiri bermula dari dugaan penyalahgunaan platform fintech syariah sebagai kedok untuk menjalankan skema Ponzi. Modus operandi yang digunakan tergolong canggih, yakni dengan memanipulasi proyek-proyek fiktif menggunakan data peminjam (borrower) yang sudah ada di dalam sistem. Selain penipuan investasi, para pelaku juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), penggelapan dalam jabatan, manipulasi laporan keuangan, hingga transaksi ilegal tanpa dokumen sah.

Ikuti Kami di Google News:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *