News  

Satu Lagi BPR di Sumbar Resmi Ditutup

admin
Satu Lagi BPR di Sumbar Resmi Ditutup

faseberita.id – Industri perbankan di wilayah Sumatra Barat kembali dikejutkan dengan kabar penutupan salah satu lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Langkah tegas ini diambil setelah bank tersebut dinilai tidak lagi mampu memenuhi standar kesehatan finansial yang ditetapkan oleh regulator.

Keputusan ini bukan merupakan kejadian pertama di tahun ini. Jika menilik rekam jejak perbankan di Sumatra Barat sepanjang tahun 2026, tercatat sudah ada tiga BPR lain yang harus mengakhiri operasionalnya. Mereka adalah BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari yang berlokasi di Agam, serta BPR Sungai Rumbai di Dharmasraya. Rentetan penutupan ini menjadi perhatian serius bagi stabilitas ekonomi di tingkat daerah.

Satu Lagi BPR di Sumbar Resmi Ditutup
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Melalui pernyataan resminya, OJK menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026. Otoritas menekankan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan ketat guna memperkuat struktur industri perbankan nasional serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap terjaga.

Menilik kronologi permasalahannya, kondisi keuangan BPR LPN Labuh Gunung sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya sejak akhir tahun lalu. Pada 5 November 2025, OJK telah menetapkan bank ini ke dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini dipicu oleh rendahnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang berada di bawah angka 12 persen.

Upaya penyelamatan sempat diupayakan, namun tidak membuahkan hasil. Pada 30 Oktober 2026, status bank tersebut dinaikkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). OJK menyatakan telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, terutama terkait masalah permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru. Sayangnya, pihak manajemen gagal melakukan penyehatan yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi bank ke level aman.

Menyusul kegagalan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 memutuskan untuk melakukan proses likuidasi. Atas permintaan LPS tersebut, OJK kemudian mengeksekusi pencabutan izin usaha secara permanen.

Terkait nasib uang para penyimpan, OJK dan LPS memberikan jaminan penuh. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan mengelola proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 serta aturan terbaru mengenai pengembangan sektor keuangan. OJK mengimbau seluruh nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tidak perlu merasa panik atau khawatir berlebihan. Masyarakat diingatkan bahwa dana yang disimpan di perbankan, termasuk pada level BPR, tetap terlindungi oleh LPS selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ikuti Kami di Google News:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *