faseberita.id – Kabar baik datang dari sektor kesehatan fiskal Indonesia. Meski angka nominal utang pemerintah tercatat mengalami kenaikan, namun secara proporsional, beban utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Fenomena ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada akhir kuartal III-2026 tercatat sebesar Rp10.326,93 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi pada akhir kuartal II-2026 yang berada di angka Rp10.293,69 triliun, memang terdapat penambahan sebesar Rp33,24 triliun. Namun, angka kenaikan nominal tersebut tidak lantas membuat rasio utang terhadap PDB membengkak.
Sebaliknya, rasio utang pemerintah terhadap PDB justru menyusut menjadi 40,30% pada September 2026. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode kuartal sebelumnya (Juni 2026) yang berada di level 41,26%. Penurunan rasio ini menjadi bukti nyata bahwa kapasitas ekonomi Indonesia tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan penambahan utang yang dilakukan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan dampak langsung dari akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Pada kuartal III-2026, ekonomi Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melampaui capaian pertumbuhan pada kuartal II-2026 yang berada di level 5,29% yoy.
"Penurunan rasio utang ini terjadi karena laju pertumbuhan ekonomi kita yang semakin kencang. Hal ini sejalan dengan strategi pengelolaan utang yang sangat berhati-hati dan terukur, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid," ungkap Suminto kepada media.
Lebih lanjut, Suminto memaparkan bahwa nilai PDB atas dasar harga berlaku pada kuartal III-2026 melonjak menjadi Rp6.741 triliun, naik cukup tajam dari posisi kuartal sebelumnya yang sebesar Rp6.060,4 triliun. Sementara itu, pada dasar harga konstan, nilai PDB tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp3.444,9 triliun. Peningkatan nilai PDB nominal ini didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang bergairah serta percepatan belanja pemerintah yang efektif.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga rasio utang agar tetap berada pada level yang aman dan terkendali. Langkah ini diambil guna memastikan pembiayaan APBN tetap efisien, sehingga mampu mendukung keberlanjutan fiskal sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Perlu diingat bahwa pengelolaan utang Indonesia memiliki koridor hukum yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah memiliki batasan maksimal utang sebesar 60% dari PDB. Dengan rasio saat ini yang berada di angka 40,30%, posisi fiskal Indonesia masih memiliki ruang yang cukup luas dan tetap berada dalam zona aman sesuai mandat undang-undang.
Ikuti Kami di Google News: 
