SURABAYA, faseberita.id – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meluapkan kekesalannya terhadap lambannya progres pembangunan proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Keterlambatan signifikan dan respons tim teknis yang dinilai kurang solutif menjadi pemicu utama kemarahan sang menteri.
Saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, pada Minggu, 12 April 2026, Dody secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya. "Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah," ujar Dody, sebagaimana dilansir dari Antara.
Ia menambahkan, hal yang paling membuatnya geram adalah sikap tim teknisnya yang cenderung mencari alasan ketimbang solusi. "Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuse gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar," tegasnya.
Lebih lanjut, Dody juga menyoroti adanya dugaan perilaku tidak tegas di jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Ia khawatir sikap ini berpotensi memunculkan spekulasi negatif terkait hubungan dengan penyedia jasa proyek. "Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk," ungkapnya.
Menurut Dody, Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem, sehingga pelaksanaannya harus dijaga dengan serius dan tanpa main-main. Ia mengaku sempat sangat kesal dengan kinerja pihak terkait dalam proyek tersebut, bahkan menyebut jika usianya lebih muda, emosinya mungkin akan lebih sulit dikendalikan.
Kekesalan itu, menurutnya, dipicu oleh sikap yang dianggap tidak serius dalam menjalankan program pemerintah. Ia pun menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja secara profesional dan tidak menganggap enteng tugas yang diemban. ASN, lanjutnya, harus mendukung penuh suksesnya pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Salah satu sumber kekesalan Dody adalah ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diminta Presiden dengan durasi kontrak proyek. "Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung," keluhnya. Kondisi ini berpotensi menghambat penggunaan fasilitas pada awal Juli 2026, sesuai arahan Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS guna memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Meski demikian, Dody memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan baik dan sesuai target, termasuk proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan pengawasan yang ketat, proyek strategis dapat diselesaikan tepat waktu.
Ikuti Kami di Google News: 
