faseberita.id – Fenomena ketimpangan sosial antara pemimpin yang bergelimang harta dengan rakyat yang hidup dalam kemiskinan bukanlah sebuah hal baru di Indonesia. Pola sejarah yang menunjukkan jurang pemisah ekstrem ini seolah menjadi siklus yang terus berulang dari masa kolonial hingga era modern. Salah satu catatan sejarah yang paling menyayat hati terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19.
Pada masa itu, Cianjur dikenal sebagai salah satu daerah paling makmur di Pulau Jawa. Kemakmuran ini bukan berasal dari kesejahteraan rakyatnya, melainkan dari melimpahnya komoditas perkebunan, terutama kopi. Sebagai bagian dari wilayah Priangan, Cianjur menjadi mesin pencetak uang bagi pemerintah kolonial melalui sistem tanam paksa yang sangat eksploitatif.

Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh sejarawan Jan Breman, Cianjur merupakan produsen kopi terbesar di wilayah Priangan. Pada tahun 1806 saja, produksi kopi di daerah ini telah mencapai angka fantastis, yakni sekitar 1,5 juta pon. Namun, di balik angka produksi yang luar biasa tersebut, tersimpan kisah penderitaan petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Limpahan kekayaan dari hasil bumi ini justru mengalir deras ke kantong para elite lokal, terutama para bupati. Sejarawan Nina Herlina Lubis dalam studinya mengenai kaum Menak Priangan menyebutkan bahwa bupati merupakan kelompok masyarakat paling kaya pada masa itu. Mereka mendapatkan pemasukan dari berbagai sumber, mulai dari gaji resmi, pungutan pajak, hingga praktik feodalisme yang sangat kental.
Ironisnya, kemewahan para penguasa ini dibayar mahal dengan keringat dan air mata rakyat kecil. Sementara para petani dipaksa bekerja keras di bawah tekanan sistem tanam paksa, sang bupati justru menikmati gaya hidup yang sangat glamor. Jan Breman mencatat bahwa bupati Cianjur kala itu kerap berkeliling wilayah dengan menggunakan kereta kuda berlapis emas, sebuah simbol kemegahan yang sangat kontras dengan kondisi rakyatnya.
Bukan hanya soal gaya hidup pribadi, kemewahan para pejabat ini juga menjadi beban bagi daerah lain. Dalam karya sastra klasiknya, Max Havelaar, penulis Multatuli menyoroti bagaimana kunjungan bupati ke wilayah lain, seperti Lebak, justru menjadi bencana ekonomi bagi warga setempat. Rombongan bupati yang sangat besar menuntut akomodasi dan konsumsi yang sangat tinggi, di mana seluruh biayanya dibebankan kepada daerah yang dikunjungi.
Nina Herlina Lubis menjelaskan bahwa pada era tersebut, jabatan bupati dianggap sebagai sebuah panggung pertunjukan. Seorang bupati dituntut untuk selalu tampil megah dan berwibawa di depan publik, meskipun kemegahan tersebut dibangun di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Sejarah kelam ini menjadi pengingat pahit bahwa kekuasaan sering kali menjadi alat bagi segelintir elite untuk memperkaya diri, sementara rakyat tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Melansir laporan dari faseberita.id.







