faseberita.id – Pemerintah secara resmi mengambil langkah tegas dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Keputusan besar ini berdampak langsung pada penghentian operasional di areal kerja perusahaan yang membentang seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Langkah hukum ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026. Berdasarkan keterangan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pencabutan izin ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menemukan sederet pelanggaran serius yang dilakukan oleh perusahaan raksasa di sektor pulp dan kertas tersebut.

Beberapa temuan krusial yang menjadi dasar tindakan tegas ini meliputi terjadinya kebakaran lahan gambut yang berulang kali terjadi di wilayah konsesi. Selain itu, Satgas PKH menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal seluas kurang lebih 18.362,74 hektare di dalam kawasan tersebut. Tidak hanya itu, ditemukan pula pembukaan lahan untuk tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan pada kawasan lindung sebesar 211,54 hektare.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan juga sangat mengkhawatirkan. Aktivitas perusahaan dinilai telah mengganggu kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini secara langsung mengancam keberlangsungan habitat alami gajah Sumatra yang merupakan spesies dilindungi. Menanggapi situasi ini, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional dan mengambil alih kembali penguasaan kawasan tersebut.
PT RAPP sendiri merupakan pemain besar dalam industri global yang berada di bawah naungan grup Royal Golden Eagle (RGE). Perusahaan ini merupakan unit operasional dari APRIL Group, sebuah imperium bisnis yang didirikan oleh konglomerat ternama, Sukanto Tanoto. Melalui RGE, Sukanto Tanoto telah membangun jaringan bisnis global dengan aset fantastis mencapai lebih dari US$35 miliar dan mempekerjakan lebih dari 80.000 karyawan di berbagai belahan dunia.
Secara historis, RAPP telah lama beroperasi di Pangkalan Kerinci, Riau. Perusahaan ini mulai mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak tahun 1993 dan memulai produksi pulp komersial pada tahun 1995. Selama puluhan tahun, RAPP telah memposisikan diri sebagai produsen serat tanaman yang mencoba mengedepankan aspek keberlanjutan melalui berbagai sertifikasi internasional.
Namun, pencabutan izin ini menjadi pukulan telak bagi grup usaha RGE. Meskipun perusahaan selama ini mengklaim telah menerapkan standar pengelolaan hutan lestari dan berbagai sertifikasi ISO, temuan pelanggaran di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan perusahaan dengan realitas pengelolaan lahan di Provinsi Riau. Kini, penguasaan lahan seluas ratusan ribu hektare tersebut sepenuhnya kembali ke tangan negara.







