Seoul, faseberita.id – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan mengumumkan serangkaian kebijakan mitigasi risiko untuk menghadapi gejolak geopolitik global. Pengumuman penting ini dijadwalkan pada Selasa malam, 31 Maret 2026, dan mencakup pengaturan bekerja dari rumah (WFH) secara adaptif, efisiensi anggaran, hingga penguatan kebijakan B50.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa konferensi pers akan diselenggarakan secara hibrida. "Besok malam akan langsung dari Seoul, Korea Selatan. Kami tengah mempersiapkan acara ini agar dapat diakses secara hybrid," ujar Susiwijono saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 30 Maret 2026. Kebijakan mitigasi risiko ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Airlangga bersama beberapa menteri terkait.
Saat ini, Menko Airlangga tengah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Jepang. Namun, komitmen pemerintah untuk merespons dinamika global tetap menjadi prioritas utama.
Sebelumnya, pada 28 Maret 2026, Airlangga telah memimpin rapat koordinasi virtual dengan sejumlah menteri di bidang ekonomi. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan ekonomi nasional. Dalam rapat itu, dibahas secara mendalam berbagai langkah strategis untuk menghadapi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas energi, rantai pasok, dan perekonomian nasional.
Melalui akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, pada Jumat, 28 Maret 2026, Airlangga mengungkapkan, "Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan Work From Home (WFH) secara adaptif, efisiensi anggaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional." Unggahan tersebut juga menyertakan tangkapan layar para menteri yang turut serta dalam pertemuan daring tersebut.
Para menteri yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, serta Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo.
Airlangga menekankan bahwa seluruh langkah ini akan dikaji secara komprehensif, dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi, rantai pasok, dan perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan secara terukur, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global.
Ikuti Kami di Google News: 
