Finalisasi Tarif Dagang RI-AS Tertunda, Menanti Momen Prabowo-Trump

Jakarta – Kesepakatan finalisasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kembali bergeser jadwalnya. Perundingan krusial ini, yang secara teknis sudah rampung, kini menantikan titik temu jadwal antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump untuk penandatanganan resmi, dengan target baru pada Februari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa mundurnya jadwal ini murni karena penyesuaian agenda kedua pemimpin negara. "Kan jadwal kedua pemimpin kan harus kita perhatikan. Kedua pemimpin juga ketemu kemarin di Davos," ujar Airlangga seusai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat di Jakarta, dikutip faseberita.id pada Minggu, 1 Februari 2026. Ia menegaskan, tidak ada kendala substansial yang menghambat perundingan. "Tinggal jadwal saja," imbuhnya.

Senada, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi pergeseran target penandatanganan dari akhir Januari 2026 ke pertengahan Februari 2026. "Mungkin di pekan kedua bulan Februari," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara. Prasetyo menjamin bahwa pergeseran ini bukan disebabkan oleh persoalan materi perundingan, melainkan semata-mata masalah sinkronisasi waktu dan kebutuhan untuk mengatur pertemuan puncak kedua negara.

Negosiasi tarif ini bermula setelah AS secara resmi memberlakukan tarif tambahan sebesar 32 persen terhadap barang-barang impor dari Indonesia pada April tahun lalu. Pemerintah Indonesia segera melancarkan lobi intensif untuk menurunkan bea masuk atas sejumlah komoditas unggulan Tanah Air.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada Juli 2025, ketika Presiden Trump menurunkan tarif tambahan itu menjadi 19 persen setelah serangkaian negosiasi dengan Presiden Prabowo. Namun, pemerintah Indonesia masih terus berupaya agar tarif tersebut dapat diturunkan lebih lanjut, bahkan hingga nol persen untuk beberapa komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), kakao, kopi, dan karet.

Sebelumnya, Menko Airlangga sempat menargetkan perundingan ini rampung pada akhir tahun 2025, dan penandatanganan kesepakatan dijadwalkan akhir Januari 2026. Namun, kedua target tersebut kini telah bergeser, menunggu momen yang tepat bagi kedua kepala negara untuk meresmikan kesepakatan penting ini.