faseberita.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengetok palu dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan kesatu tahun sidang 2026-2027. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 telah disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di parlemen menyatakan persetujuannya terhadap draf anggaran negara tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa fraksi-fraksi besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat dua guna pengambilan keputusan final.
Meski disetujui, berbagai fraksi memberikan catatan kritis dan harapan besar agar anggaran tahun 2027 ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan menjadi instrumen kesejahteraan yang nyata.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga kredibilitas APBN sebagai uang rakyat. Mereka menuntut pemerintah untuk menjalankan anggaran dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan efisien. Menurut mereka, APBN harus mampu menjadi motor penggerak kemakmuran yang merata di seluruh pelosok Indonesia tanpa mengabaikan rasa keadilan.
Senada dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan terhadap agenda hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Golkar juga memberikan catatan agar pemerintah memperkuat implementasi sistem Coretax serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan lokal (local taxing power).
Dari sisi pendapatan, Fraksi Partai Gerindra menyuarakan dukungan terhadap target kenaikan tax ratio menjadi 10,4 persen dari PDB. Gerindra mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak secara hati-hati agar tidak membebani dunia usaha. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa keberhasilan APBN tidak diukur dari besarnya angka fiskal, melainkan dari dampak riilnya terhadap lapangan kerja dan daya beli. Terkait anggaran pendidikan yang mencapai Rp824 triliun, Nasdem mengingatkan agar alokasi tersebut benar-benar fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar penyerapan anggaran fisik.
Kritik tajam juga datang dari Fraksi PKB yang menyoroti pemerataan ekonomi. PKB mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok modal tertentu, tetapi juga harus menyentuh ekonomi pedesaan dan perlindungan bagi pekerja sektor informal di perkotaan.
Di sisi lain, Fraksi PKS dan PAN menekankan pentingnya kesehatan fiskal melalui perluasan basis pajak dan pemberantasan praktik penggelapan pajak. PAN secara khusus mengingatkan agar kebijakan pajak tidak mencekik usaha kecil serta memastikan program bantuan sosial dan gizi gratis dapat menyerap hasil produksi petani lokal.
Menutup rangkaian pandangan fraksi, Partai Demokrat mengingatkan bahwa pembangunan harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Bagi mereka, keberhasilan negara diukur dari seberapa kuat masa depan yang diwariskan kepada generasi mendatang melalui stabilitas ekonomi yang terjaga.
Ikuti Kami di Google News: 
