faseberita.id – Upaya memperkuat benteng pertahanan ekonomi nasional terus dilakukan melalui sinergi antara lembaga legislatif dan regulator keuangan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan langkah strategis dengan menggelar pertemuan intensif bersama jajaran pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).
Pertemuan penting ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap sektor jasa keuangan tengah menjadi prioritas utama guna menjamin keamanan dana masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Dasco tampak berdiskusi serius dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Tak hanya itu, hadir pula para petinggi pengawas sektor spesifik, yakni Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Sarjito yang menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Dasco menekankan bahwa menjaga kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam ekosistem ekonomi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan hanya bisa dipertahankan jika terdapat pengawasan yang konsisten, transparan, dan tanpa celah. Hal ini menjadi krusial mengingat dinamika pasar global yang seringkali tidak menentu dan dapat berdampak pada stabilitas domestik.
Fokus utama dari dialog antara DPR RI dan OJK ini adalah memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal dan bursa karbon, berada dalam kendali pengawasan yang ketat. Tujuannya sangat jelas: memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin menabung maupun berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. Dengan adanya kepastian hukum dan pengawasan yang mumpuni, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menggerakkan roda ekonomi melalui sektor keuangan.
Dasco menegaskan bahwa hasil dari pertemuan ini tidak akan berhenti di meja diskusi saja. Ia berkomitmen untuk meneruskan poin-poin strategis dan aspirasi yang muncul dalam pertemuan tersebut kepada komisi di DPR RI yang membidangi sektor keuangan. Langkah ini diambil agar kebijakan yang diambil oleh OJK selaras dengan kepentingan rakyat banyak.
"Kami di DPR RI akan memastikan koordinasi dengan OJK terus berjalan erat, agar pengawasan sektor keuangan benar-benar bekerja untuk rakyat," tegas Dasco dalam keterangannya.
Sinergi antara pengawas (OJK) dan pengawas kebijakan (DPR) diharapkan mampu menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi risiko keuangan. Dengan koordinasi yang solid, setiap anomali di pasar modal maupun sektor komoditas strategis dapat segera dimitigasi sebelum menimbulkan dampak sistemik. Langkah preventif ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Melalui pengawasan yang ketat, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik keuangan yang tidak sehat.







