faseberita.id – Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara baru-baru ini digemparkan dengan pemandangan ribuan kontainer impor yang mengendap tanpa kejelasan. Situasi ini memicu pertanyaan besar tentang efisiensi logistik nasional. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama akhirnya angkat bicara membongkar dugaan penyebab utama di balik penumpukan hampir 10.000 kontainer tersebut.
Menurut Djaka, masalah utamanya terletak pada perilaku sejumlah perusahaan importir yang menunda pengambilan barang. Meskipun Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB telah terbit, banyak pelaku usaha memilih untuk tidak segera menarik kontainer mereka. "Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan," ungkap Djaka dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Senayan.
Aturan jelas menyebutkan bahwa barang wajib keluar dari area pelabuhan maksimal tiga hari setelah SPPB diterbitkan. Namun, Bea Cukai menemukan banyak kasus di mana pengusaha, seperti yang dilakukan oleh BYD dan Wuling, membiarkan barang mereka tertahan jauh lebih lama, bahkan hingga lebih dari dua minggu. Djaka menduga, para importir sengaja memanfaatkan fasilitas penyimpanan di terminal pelabuhan karena biaya yang lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar. Selain itu, kesulitan mencari tempat penyimpanan di luar area pelabuhan juga menjadi faktor pendorong. Pihak Bea Cukai kini gencar mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar segera memindahkan barangnya ke lini dua atau area di luar pelabuhan.
Namun, penjelasan Bea Cukai ini mendapat sanggahan keras dari Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia GINSI Subandi. Ia membantah tudingan bahwa pengusaha sengaja memanfaatkan biaya denda murah di pelabuhan. Menurut Subandi, biaya penalti harian setelah batas waktu tiga hari SPPB justru tergolong tinggi dan memberatkan.
Subandi justru menunjuk masalah lain sebagai biang keladi kemacetan. Ia menyoroti kurangnya personel pemeriksa di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer yang masuk jalur merah, yang membutuhkan pemeriksaan fisik, seringkali harus antre berhari-hari, bahkan hingga 7 sampai 10 hari. Hal ini disebabkan oleh jadwal kerja pemeriksa yang tidak optimal, tidak diatur dalam tiga shift sehari dan tidak beroperasi penuh selama seminggu. Hari Sabtu hanya setengah hari dan Minggu libur total. Subandi mendesak agar pemeriksaan impor dilakukan setiap hari dengan sistem kerja bergilir dan penambahan personel. Tanpa langkah ini, ia memperingatkan bahwa volume barang impor yang terus bertambah akan terus menciptakan kemacetan atau bottleneck di pelabuhan.
Ikuti Kami di Google News: 
