Jakarta, faseberita.id – Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Langkah ini diambil sebagai respons antisipatif terhadap gejolak, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026. "Sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis," ujar Airlangga, menggarisbawahi koordinasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan ini.
Untuk mencapai target defisit yang prudent, pemerintah akan mengimplementasikan serangkaian kebijakan efisiensi dan langkah antisipatif. Salah satu fokus utamanya adalah pengetatan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi mitigasi terhadap dampak lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas esensial lainnya.
Di sektor sumber daya, pemerintah berencana meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Bersamaan dengan itu, kajian mendalam mengenai penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara juga sedang dilakukan. Harapannya, langkah ini dapat mendongkrak penerimaan negara di tengah tren harga komoditas yang masih menguntungkan.
Efisiensi di sektor energi juga menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi beban subsidi dan pengeluaran negara, terutama mengingat tingginya harga minyak global. Penugasan untuk menindaklanjuti program konversi ini telah diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan penghematan signifikan dari segi mobilitas dan konsumsi bahan bakar. "Penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," jelas Airlangga.
Aspek teknis pelaksanaan kebijakan WFH ini sedang dimatangkan, dengan harapan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. Melalui berbagai langkah terkoordinasi ini, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas fiskal dan memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Ikuti Kami di Google News: 
