faseberita.id – Dinamika politik di tanah air yang kian memanas dalam dua pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran serius. Ketidakpastian situasi keamanan dan stabilitas pemerintahan dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan lembaga pemeringkat internasional, yang berujung pada potensi penurunan peringkat utang atau sovereign rating Indonesia.
Menanggapi isu yang berkembang, Kementerian Keuangan memberikan pernyataan resmi untuk menenangkan pasar. Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, menyatakan bahwa pemerintah tetap optimis terhadap pandangan lembaga pemeringkat global. Meskipun faktor stabilitas politik memiliki bobot dalam penilaian, Amir menegaskan bahwa lembaga seperti Fitch Ratings biasanya melihat gejolak politik dalam perspektif jangka panjang, bukan sekadar fluktuasi sesaat.
Amir menjelaskan bahwa kematangan demokrasi di Indonesia menjadi modal kuat. Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas merupakan poin positif yang akan dinilai oleh para analis internasional. "Kami cukup percaya diri. Indonesia sudah memiliki kematangan demokrasi dalam mengelola dinamika yang ada," ujar Amir saat memberikan keterangan di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa fokus utama lembaga pemeringkat adalah pada fundamental ekonomi nasional. Selama fondasi ekonomi tetap kokoh, gejolak politik jangka pendek diyakini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peringkat utang negara.
Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, memperingatkan bahwa risiko ketidakpastian ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, polemik politik yang berlarut-larut dapat menggerus kepercayaan investor dan pelaku usaha yang sangat menghindari ketidakpastian.
Dipo menekankan bahwa stabilitas politik dan tata kelola memiliki bobot yang sangat besar dalam metodologi penilaian lembaga seperti Fitch. Jika ketidakpastian terus berlanjut, hal ini bisa memicu kenaikan risk premium atau premi risiko yang diminta oleh investor. Dampaknya, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) bisa melonjak.
"Jika yield SBN naik, maka biaya pinjaman perbankan juga akan ikut naik, mulai dari kredit usaha hingga kredit UMKM. Selain itu, beban APBN akan semakin berat karena pemerintah harus membayar bunga utang yang lebih tinggi," jelas Dipo.
Sebagai informasi, Fitch Ratings memang menggunakan Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WBGI) sebagai salah satu komponen utama dalam model pemeringkatan negara mereka. Faktor ini memiliki bobot yang cukup besar dalam menentukan kualitas kredit sebuah negara.
Saat ini, peringkat utang Indonesia masih berada pada level BBB atau kategori layak investasi (investment grade). Meski demikian, Fitch sebelumnya sempat mengubah prospek peringkat utang RI dari stabil menjadi negatif. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang mungkin menjadi lebih longgar demi mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat mengancam stabilitas makroekonomi nasional.
Ikuti Kami di Google News: 
