faseberita.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar mengejutkan mengenai penyitaan uang senilai Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar ini mencuat setelah Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, disebut-sebut menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018-2023.
Menanggapi permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen KAI memberikan pernyataan tegas untuk meluruskan konteks peristiwa tersebut. Melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada BEI, pihak KAI menjelaskan bahwa persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh pimpinan mereka berkaitan dengan aktivitas profesional di masa lalu.
Manajemen KAI menekankan bahwa rentang waktu kejadian yang sedang disidik oleh KPK terjadi pada periode 2018 hingga November 2020. Pada masa tersebut, yang bersangkutan diketahui sedang bertugas di sebuah perusahaan swasta, jauh sebelum menjabat di PT LEN Industri (Persero) maupun sebelum memimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Perseroan menegaskan bahwa kegiatan yang diberitakan tersebut bukanlah merupakan bagian dari kegiatan usaha KAI. Oleh karena itu, substansi dari pemberitaan ini sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan lebih lanjut," tulis manajemen KAI dalam keterangan resminya pada Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, KAI menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan kronologi maupun latar belakang kasus tersebut karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dipermasalahkan. Meski demikian, perusahaan menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Terkait dampak terhadap perusahaan, KAI memastikan bahwa kasus hukum yang menimpa salah satu jajaran direksinya tidak mengganggu stabilitas operasional maupun kondisi keuangan perseroan. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya dampak material yang dapat mengancam kelangsungan usaha maupun kedudukan hukum KAI sebagai penyedia jasa transportasi kereta api nasional.
"Pelayanan angkutan penumpang dan barang, serta seluruh kegiatan usaha lainnya tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Kami tetap fokus pada keselamatan, keandalan operasional, dan pelayanan kepada masyarakat," tambah pihak manajemen.
Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya telah mengonfirmasi adanya penyitaan uang sebesar Rp2 miliar dari seorang saksi berinisial BR. Kasus ini berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU periode 2018-2023. Meskipun status Bobby Rasyidin saat ini masih sebagai saksi, KPK masih terus mendalami keterkaitan serta peruntukan uang yang telah disita tersebut dalam proses penyidikan.
Ikuti Kami di Google News: 
