Wisata

Simalungun Siapkan 120 Ha, Untuk Lokasi Pengembangan Kepariwisataan        

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun siap mendukung pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba, khususnya di wilayah Simalungun, yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Bahkan, Pemkab Simalungun telah menyediakan 120 hektare (Ha) lahan untuk lokasi pengembangan kepariwisataan di Danau Toba.

Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun Radiapoh H Hasiholan Sinaga (RHS) saat mengikuti rapat Koordinasi Perkembangan Isu dan Tindak Lanjut Pembangunan Daerah Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (DKSPN) Danau Toba bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marvest), di Inna Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Rabu (9/6/2021).

“Sehingga kita berharap Kemenko Marvest dan Badan Pelaksanaan Otorita Danau Toba atau BPODT mendukung dan segera mengambil action serta secepatnya mengeksekusi lahan terebut menjadi kawasan pariwisata,” kata RHS.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Marvest, Sartin Hia menyampaikan lima isu pokok bahasan yang perlu dibahas dan ditndak lanjuti, yaitu perkembangan pekerjaan penataan kawasan ruang terbuka Pantai Bebas Parapat dan Atsari; perkembangan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba wilayah Simalungun; perkembangan penertiban pedagang di kawasan pengasingan Soekarno Parapat; pengelolaan benda dan bangunan cagar budaya Pengasingan Soekarno Parapat;  dan traffic management di kawasan Danau Toba.

Menanggapi isu perkembangan di Kota Wisata Parapat, RHS menyampaikan pihaknya siap mendukung program pemerintah pusat agar percepatan pembangunan kepariwisataan di Simalungun berjalan lancar. RHS juga meminta kepada instansi terkait di jajaran Pemkab Simlaungun untuk pro aktif menyikapi program pembangunan dari pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata Danau Toba di Kabupaten Simalungun.

Dalam rapat itu juga dipaparkan progress pembangunan saluran drainase dan penataan trotoar, pembangunan ruang publik Pantai Bebas Parapat, Dermaga Atsari Parapat oleh Kementerian PUPR dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara, serta rencana pengembangan wisata cagar budaya Pesanggrahan Bung Karno oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tampak hadir, dari Kementerian Perhubungan melalui Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Batara, Dirut BPODT Jimmi Bernando Panjaitan, Direktorat Freservasi Wilayah Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR Siti Marsiah, Balai Besar PJN II Wilayah Sumut diwakili Asep Tahyan, Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Simalungun, dan undangan terbatas serta mengikuti protokol kesehatan.  Secara virtual zoom, rapat juga diikuti Kementerian Desa dan Kementerian Perhubungan.

Keesokan harinya, Kamis (10/6), RHS menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon,  Simalungun. Rapat dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan BPODT. Bergabung juga Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dari Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada juga Kepala daerah dari Dairi, Humbang Hasundutan (Humbahas), Karo, dan Pakpak Bharat. Kemudian, dari Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara (Taput), dan Toba.

Rapat koordinasi ini merupakan pemaparan rencana pembangunan kawasan pariwisata Super Prioritas  Danau Toba oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai tindak lanjut persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelas dunia. Juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka percepatan industri pariwisata Destinasi Super Prioritas Danau Toba yang dilakukan Kemenparekraf. Semakin spesial, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan.

“Komunikasi dengan seluruh stakeholder pariwisata di kawasan Danau Toba harus diintensifkan. Sebab, percepatan industri pariwisata harus dilakukan di sana. Dengan begitu, perekonomian kembali bergairah,” ungkap Sandiaga.

“Akan ada banyak rumusan dan kesepakatan yang bisa dicapai dari pertemuan ini. Dengan kehadiran para pemimpin daerah, program percepatan yang diputuskan bisa langsung diterapkan untuk menunjang aktivitas pariwisata,” tambah Sandiaga.

Melibatkan banyak pengambil kebijakan, pertemuan ini memiliki sasaran strategis. Ada identifikasi potensi daerah wisata baru, mengenali permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan, dan pengembangannya. Pertemuan ini juga merencanakan pengembangan dan pembangunan di daerah wisata potensial.

Lebih lanjut, pengembangan konsep juga akan diberikan agar destinasi wisata menjadi tujuan wisata terintegrasi. Tidak kalah penting adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan UMKM.

Sandiaga menambahkan, kunjungan wisatawan di Danau Toba harus ditingkatkan.

“Sejak awal kami sudah memiliki formulasi untuk menggerakan kembali industri pariwisata Danau Toba. Dengan situasi seperti ini, maka penerapan protokol kesehatan harus ditingkatkan. Pelaku industri pariwisata harus mengoptimalkan teknologi informasi, lalu membentuk desa wisata,” tutupnya.(rel/fabe)