Saintek

Webinar Nasional SPs USI: Tanah Adat untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

SIANTAR, FaseBerita.ID – Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Simalungun (USI) menggelar Seminar Nasional dengan tema, “Pemanfaatan Tanah (Adat) untuk Kepentingan Pembangunan di Pematangsiantar dan Simalungun”.

Acara seminar yang diselenggarakan pada hari Sabtu (26/6/2021) dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Seminar kali ini menghadirkan 5 narasumber untuk menyampaikan materi.

Prof Dr Rosnidar Sembiring SH MHum, merupakan Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Sumatera Utara, dengan materi Eksistensi Tanah Adat di Pematangsiantar dan Simalungun. Dr Iwan Rudiarto ST MSc, Ketua ASPI dan Dosen Perencanaan Wilayah UNDIP Semarang, dengan materi Pemanfaatan Tanah dalam rangka Perencanaan Wilayah.

Kemudian, Prof Dr Prihatin Lumbanraja MM merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di USU, dengan materi Manajemen Sumber Daya Manusia. Drs Djarot Syaiful Hidayat MS, Komisi II DPR RI, dengan materi Politik Hukum Agraria dalam Keberadaan Tanah Adat, dan Cand Dr Ahmad Budinta Rangkuti MKn dari BPN Serdang Bedagai, dengan materi Perkembangan Kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria.

Seminar diawali dengan pembukaan dan ucapan selamat datang dari Direktur Sekolah Pascasarjana USI, Dr Jef Rudiantho Saragih. Selanjutnya kata sambutan dari Rektor USI Corry Purba sekaligus membuka seminar. Dalam sambutannya, Rektor mengharapkan melalui seminar tersebut didapatkan kejelasan mengenai perkembangan tanah-tanah adat yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan di Pematangsiantar-Simalungun.

Peserta seminar terdiri dari berbagai elemen masyarakat, antara lain unsur pemerintah daerah dan DPRD Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan civitas akademika USI. Acara yang dimoderatori oleh Dr Pinondang Nainggolan dan Dr Muldri PJ Pasaribu ini diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa:

Hak Partuanon diakui di Pematangsiantar dan Simalungun, sepanjang memenuhi unsur adanya subjek, objek, dan korelasi yang erat di antara keduanya. Eksistensi hak tersebut juga dijamin oleh Konstitusi di Indonesia.

Tanah-tanah yang menjadi objek konflik sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan lokal, sepanjang diatur dengan jelas. Bahkan jika dikelola dengan baik akan mendongkrak perekonomian masyarakat.

Pembangunan harus berpusat kepada masyarakat, dan masyarakat harus diberdayakan sebagai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, khusus untuk masyarakat adat yang secara akses dan SDM yang terbatas harus dilakukan pendampingan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (yang diderivasikan dari Pasal 33(3) UUD 1945) menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, dimana kepemilikannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Hak-hak adat juga diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Pemerintah saat ini sangat concern dengan kondisi konflik yang jumlahnya cukup banyak, sehingga pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria. Melalui GTRA ini akan terjadi koordinasi antara pemerintah daerah hingga ke pusat.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini berakhir pada pukul 13.00 WIB. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

Diperlukan kemauan para pemangku kepentingan mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, swasta, akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di Pematangsiantar dan Simalungun untuk duduk bersama dalam menyusun detail tata ruang daerah dan peruntukannya.

Adanya suatu political will dari pemerintah (daerah) untuk menerbitkan peraturan, apakah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Pengelolaan Tanah Adat.

Selama ini belum ada data yang akurat terkait tanah-tanah yang dikategorikan tanah adat dan roadmap untuk konflik agraria. Melalui data dan roadmap tersebut selanjutnya dapat dicari solusinya.(rel/esa)