News

Zero KJA Bukan Satu-Satunya Cara Mencegah Pencemaran Danau Toba

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, menilai Zero Keramba Jaring Apung (KJA), bisa membantu pencemaran Danau Toba.

Namun, menurut siaran pers Biro Humas KLHK RI yang disampaikan Kepala Biro Djati Witjaksono Hadi,yang diperoleh, Senin (19/8/2019), Zero KJA tidak mampu membantu lumpuhnya perekonomian masyarakat di sekitar Danau Toba yang bergantung pada KJA dalam waktu cepat.

Menurut Djati dalam pertemuan dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara, sejumlah bupati dan ormas pecinta dan pemerhati Danau Toba, 9 Agustus 2019 lalu di Jakarta, KLHK menyampaikan beberapa alternatif untuk mengatasi pencemarannya.

“Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam penanganan pengendalian pencemaran air di Danau Toba, beberapa diantaranya menurunkan produksi ikan dari KJA secara bertahap oleh semua kegiatan KJA hingga total 10.000 ton ikan per tahun, dengan waktu penurunan produksi yang dipercepat, salah satunya dengan menurunkan produksi hanya sampai tahun 2021 ,atau bahkan 2020. Hal ini dilakukan, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang memiliki ketergantungan terhadap KJA melakukan pergeseran aktivitas ekonomi (shifting economy),” ujar Djati.

Kemudian, lanjutnya, membuat zonasi secara lebih detail untuk 3 (tiga) kegiatan utama yaitu pariwisata, pemanfaatan sumber air bersih/minum, dan budidaya KJA. Dengan cara memindahkan lokasi pengambilan air bersih dan KJA dari zona pariwisata sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan dari 3 (tiga) kegiatan utama tersebut,dan terakhir, zero budidaya KJA.

KLHK dalam pertemuan menyatakan, bahwa semua alternatif tersebut di atas memiliki kelebihan dan konsekuensi lanjutannya, sehingga pernyataan “Zero KJA” merupakan sebuah tindakan yang paling terakhir yang dapat dilakukan dalam penyelamatan Danau Toba.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Luckmi Purwandari, menambahkan pencemaran Danau Toba sesuai hasil penelitian KLHK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga berasal dari rumah tangga, hotel, dan peternakan, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan pengendalian pencemaran tersebut.

“Sejak wacana rehabilitasi Danau Toba digaungkan, KLHK telah melakukaan pemetaan potensi kebutuhan pegelolaan limbah (IPAL), bahkan telah mengeluarkan perintah kepada pengelola hotel-hotel di kawasan tersebut untuk mengelola limbah hotelnya. Tindakan ini juga ditindaklanjuti dengan pembangunan dua unit IPAL dan dua alat monitoring air danau otomati onlimo di Danau Toba,” sebut Luckmi.

Sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL Yuliarto Joko Putranto upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal PDASHL dalam pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba yang beberapa waktu lalu telah diluncurkan jenis Macadamia di Persemaian Permanen Hutaginjang yang dapat meningkatkan tutupan lahan di DAS Toba, menjadi sekat bakar dalam rangka pengendalian kebakaran dan produksi kacang Macadamia yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kepala Biro Humas KLHK RI Djati Witjaksono Hadi dalam siaran pers tersebut juga menyampaikan, sampai dengan akhir pertemuan,tanggal 9 Agustus 2019 tersebut, tidak ada kesepakatan bersama antara KLHK dengan DPRD Sumatera Utara dan ormas untuk Zero Jaring Apung di Danau Toba, juga tidak ada kesimpulan Kementerian LHK setujui penutupan Aquafarm dan JAPFA seperti yang dilansir media. (rel/esa)

iklan usi