News

Yazrul: Jangan Asal Buat Patok dan Plank

Sengketa Lahan UD BudiJaya Sibolga

SIBOLGA, FaseBerita.ID– Yazrul Nazara, seorang tokoh masyarakat nelayan Sibolga angkat bicara terkait sengketa lahan antara UD Budi Jaya dengan Pemerintah Kota Sibolga. Perseteruan tersebut kini menjadi buah bibir masyarakat, khususnya para nelayan.

Menurut mantan Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini, sebaiknya kedua belah pihak mengajukan persoalan ini kembali ke Pengadilan Negeri (PN).

“Ya, ajukan balik ke PN Sibolga. Padahal Perkara ini sudah lama terjadi antara Pemko dengan si pemilik Lahan Budi Jaya,” kata Yazrul Nazara dalam keterangan persnya, Sabtu (9/4) lalu.

Dijelaskannya, jauh sebelumnya persoalan ini sudah pernah diproses di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Sibolga hingga Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukan itu saja, pria kelahiran asli daerah tangkahan Budi Jaya tersebut mengatakan, sengketa lahan tersebut juga sudah pernah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung. Bahkan, setiap kali berproses hukum, pihak UD Budi Jaya selalu menang perkara.

“Jadi kenapa sekarang diungkit lagi masalah ini. Seharusnya pihak Pemko Sibolga memanggil pemilik Budi Jaya, duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Jangan asal buat patok dan memasang plank, yang menyatakan itu milik Pemko Sibolga,” tuturnya.

Sebagai putra daerah yang mengetahui persis riwayat lahan tersebut, Yazrul menyebut kalau lahan UD Budi Jaya sebelumnya bernama Laut Indonesia.

Lahan tersebut juga pernah dinamai dengan Surya Sakti dan pemiliknya saat itu masih orang tua Yasrul, yang bernama Saminur Nazara atau yang akrab disapa pak ‘Ojolali’ di era Soeharto.

Pada saat itu, Surya Sakti pernah terbagi dua, yakni Surya Sakti Merah dan Surya Sakti Putih. Meski sebutannya sama, namun pemiliknya berbeda. Awalnya kata Yazrul, area tersebut merupakan laut yang sengaja ditimbun oleh pengusaha setelah diberikan izin penimbunan atau reklamasi oleh pemerintah.

Setelah penimbunan selesai, banyak para pengusaha mengajukan permohonan hak pakai menjadi hak milik. Dan sebagian lahan lainnya, masih dinyatakan sebagai hak pinjam meminjam.

Kemudian usai tangkahan Laut Indonesia berdiri dan dipimpin oleh Mahmud Nasution, Jalan Mojopahit kemudian diperpanjang hingga Aek Habil.

Diketahui, Jalan Mojopahit awalnya merupakan tepi pantai teluk Sibolga.

Menurut Yazrul, persoalan pinjam meminjam merupakan persoalan terdahulu. Jika dikaji kembali berdasarkan hukum, surat perjanjian tersebut harus dimunculkan, sebagai bukti. “Pemerintah Kota Sibolga juga harus bisa menunjukkan pembuktian bahwa benar itu adalah aset negara yang dipegang wewenangnya oleh Pemko Sibolga, sesuai dengan nomor yang telah tertulis di plank yang sudah dipatok di area Budi Jaya,” ungkap Yazrul.

Kemudian dia juga meminta, Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaaan Negeri Sibolga, betul-betul bertanggung jawab terhadap eksekusi lahan tersebut. “Soal pinjam meminjam itu zaman dulu, sekarang sudah zaman hukum. Negara kita adalah negara hukum, sebaiknya kita tunjukkan bukti-bukti dari perkara ini. Jangan main terobos saja. Padahal eksekusi harusnya ada surat yang menyatakan eksekusi kepada termohon,” tegas Yazrul. (hp/fabe)