News

WFH Pemkab Paluta Kembali Diperpanjang

FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali memperpanjang masa Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah hingga Kamis (4/6) mendatang.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Paluta nomor: 060/2635/2020 tentang Perubahan keempat atas surat edaran bupati nomor: 060/1583/2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan Pemkab Paluta.

Penerapan WFH merupakan salah satu upaya Pemkab Paluta untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 yang sudah meresahkan masyarakat.

Berikut poin penting SE yang dikeluarkan Bupati Paluta untuk seluruh jajarannya;
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (work from home), dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan wajib untuk hadir di kantor.
2. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi (Pimpinan Perangkat Daerah dan 1 level dibawahnya) untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana pada poin 2 diatur oleh Pimpinan OPD masing-masing, dengan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai melalui pembagian kehadiran.
4. Membatasi seluruh kegiatan perkantoran dalam jangka waktu tertentu kecuali kegiatan yang terkait dengan.

a. Pelayanan Protokol
b. Pelayanan Kesehatan
c. Pelayanan Persuratan
d. Pengamanan
e. Teknisi
f. Pengemudi
g. Pelayanan Kebersihan atau sesuai kebutuhan

5. Menghentikan sementara kegiatan apel pagi, senam, upacara tertentu atau acara tatap muka yang menghadirkan banyak peserta kecuali perintah khusus pimpinan.
6. ASN yang melakukan pelayanan publik harus memperhatikan jarak aman yakni minimal jarak 1(satu) meter antara ASN dengan yang dilayani (social ditancing).
7. Menunda penugasan ASN ke luar daerah atau ke luar negeri, kecuali perintah khusus Bupati Paluta.
8. Seluruh pimpinan perangkat daerah supaya benar-benar mengawasi dan memastikan ASN untuk tidak keluar daerah Kabupaten Paluta, baik urusan dinas, keluarga maupun pribadi, kecuali berobat harus terlebih dahulu mendapat izin dari masing-masing pimpinan perangkat daerah. (ais)

USI