News

Website Desa Disuspend, Kades Kecewa

FaseBerita.ID – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Padang Lawas (Palas) kecewa. Ini setelah website desa disuspend, Rabu (24/6) oleh Andri Pradipta Purba, selaku direktur CV Data Swamedia Berkat, pelaksana pembuatan website. Kegiatan yang menelan anggaran dana desa 2019 berkisar Rp13.000.000 ini, dianggap pekerjaan sia-sia.

Malah, banyak kades yang tidak tahu, website di desanya sudah non aktif. Seperti Kades Padang Garugur Kecamatan Aek Nabara Barumun Hamdan, saat dihubungi tidak tahu website itu telah disuspend. Padahal, biayanya sudah sepenuhnya dibayarkan kepada pihak ketiga.

“Kurang paham aku gimana (website) itu. Kalau pembayarannya sudah, hanya dipotong pajak waktu itu,” ketus Hamdan.

Hal sama juga dikatakan Ahmadi, Kepala Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumun. Penonaktifan website itu tidak diketahuinya.

Diakui Ahmadi, kegiatan pembuatan website desa ini terkesan sulit diungkapkan. Sebab, baru sekali pelatihan yang dilaksanakan pihak pelaksana.

“Gimana ya, kalau diawal janjinya, operator website desa dilatih sampai bisa. Ini baru sekali. Ini sudah disuspend pula, berarti sia-sia kegiatan ini,” sebut Ahmadi.

“Dan memang saya baru membayar Rp2,5 juta, tanpa kuitansi. Bayarnya sama orang Tapteng itu, entah siapa namanya,” tambah kades Aek Lancat ini.

Sementara, Andri Pradipta Purba, selaku direktur CV Data Swamedia Berkat mengaku sudah menonaktifkan seluruh website desa di Kabupaten Palas, Rabu (24/6). Hal itu dilakukan, karena ketidakjelasan pembayaran kegiatan tersebut. Dan diduga telah dimanipulasi rekan kerjanya sendiri berinisial OAB.

“Terkait website desa, sudah saya suspend semuanya. Dimana saya saat ini, masih menunggu pembayaran yang jelas dari desa,” kata Andri.

Andri juga berharap ada titik temu dipersoalan ini. Sebab, selaku perusahaan yang melaksanakan kegiatan, Andri merasa sudah dibodoh-bodohi. Jika benar pembayaran dari desa telah dilakukan kepada OAB cs.

“Saya dalam hal ini ingin kejelasan apakah kepala desa sudah membayar? Dan kepada siapa? Karena sampai sejauh ini terkait pembayaran, tidak juga menemui titik terang. Saya selaku direktur lembaga, bagaimana mungkin mempertanggungjawabkan paket pekerjaan tersebut jika demikian?” ungkapnya.

Tentunya, Andri Pradipta Purba yang berdomisili di Medan ini mengaku masih menunggu iktikad baik dari Oliver Alexander Butar butar cs, rekan kerja yang berperan aktif di kegiatan website desa ini. Bahkan siap duduk bersama untuk dengan pihak-pihak terkait membahas persoalan ini.

“Saya dalam hal ini sebenarnya sangat senang jikalau bisa duduk bersama dengan kepala desa, alex (panggilan Oliver Alexander Butar butar, red), atau siapapun yang terkait untuk klarifikasi dan verifikasi, agar semuanya jelas dan gamblang,” ujarnya.

Lebih jauh, Andri juga tidak menutup kemungkinan akan melaporkan persoalan ini ke penegak hukum. Dimana, Andri merasa korban, dibodoh-bodohi oleh rekan kerjanya sendiri.

“Ya kalau memang benar kepala desa sudah membayarkan kepada Alex, berarti saya udah dibodohi ini. Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan pembayatan sama saya, ya akan saya laporkan,” tukas Andri yang mengaku tidak bisa menghubungi Oliver Alexander Butar butar lagi.

Sementara Oliver Alexander Butar butar yang dihubungi beberapa kali, tidak berhasil. Pesan pendek yang dikirim ke nomor selulernya juga tidak ada tanggapan.

Kegiatan desa yang dilaksanakan CV Data Swamedia Berkat sebagai pihak ketiga, dan dianggarkan tahun 2019 ini belum jelas arahnya, terkait penggunaannya.

Dari penelusuran, website desa belum sepenuhnya aktif. Saat dibuka, link desa tidak terbuka.

Padahal kegiatan ini sudah berjalan lebih kurang setahun. Namun penggunaannya belum juga dapat dimanfaatkan.

Tidak itu saja, informasi yang diterima dari sejumlah kepala desa, pembayaran kegiatan website desa dengan anggaran Rp 13.500.000/ desa ini hampir sepenuhnya sudah dibayarkan. Hanya saja kwitansi pembayaran belum diterima kepala desa.

“Kalau pembayaran sudah itu, hanya sisa Rp5.000.000 lagi itu (dari Rp13.500.000 anggaran desa yang ditetapkan). Itulah gimana ini (websitenya, red) belum aktif. Kwitansi pun belum ada itu,” ujar kepala desa di kecamatan barumun baru yang sebelumnya kecamatan barumun sebelum dimekarkan.

Bahkan, ada juga desa yang sudah membayarkan kepada pihak ketiga, jauh sebelum kegiatan website desa ini dilaksanakan. Diperkirakan, kegiatan ini dilaksanakan bulan November 2019-Februari 2020.

“Kalau kami sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sudah kami bayar itu. Tapi kwitansinya belum ada, websitenya pun entah gimana,” sebut salah pegawai di Kecamatan Lubuk Barumun ini yang enggan disebut namanya ini.

Pelaksana Saling Tuding

Sementara pihak CV Data Swamedia Berkat, sebagai pihak pelaksana kegiatan ini terkesan saling tuding. Oknum pelaksana juga terkesan saling mengklaim pemilik perusahaan.

Disatu sisi, Andri Pradipta Purba mengaku sebagai pemilik perusahaan dan yang melaksanakan kegiatan. Hanya saja, merasa dibodoh-bodohi rekan kerjanya, Oliver Alexander.

Diakui Andre, warga Medan ini saat dihubungi Metrotabagsel, kegiatan sudah terlaksana, dan sudah membuat pertemuan di enam kecamatan, namun pembayarannya belum jelas. Sebab, kegiatan sepenuhnya diserahkan kepada Oliver Alexander, warga Pandan Tapanuli Tengah.

“Untuk enam kecamatan udah kita laksanakan pelatihannya itu, bahkan hampir 80 persen websitenya sudah aktif itu. Tapi sampai sekarang pembayarannya belum jelas, saya hubungi Alex (panggilan Oliver Alexander) pun lost, nggak ada komunikasi bagaimana kelanjutannya. Makanya ini juga saya bertanya-tanya, dan ini kalau nggak jelas, akan saya suspend (menonaktifkan, red) website itu semua,” jelas Andri.

Di sisi lain, Oliver Alexander membantah tudingan rekan kerjanya tersebut. Sebaliknya, pembayaran dari desa sudah hampir rampung. Hanya saja, bantahan Oliver Alexander ini terkesan berbelit-belit. Baik itu kejelasan pemanfaatan website desa, dan pembayaran hingga kwitansi pembayaran sebagai bukti kepada kepala desa.

Malah, saat disinggung pelaksanaan kegiatan apa sudah sepenuhnya dilaksanakan, Oliver beralasan masa pandemi sebagai kendala belum terlaksana.

“Pembayaran sudah, tinggal berkisar 130-an desa (dari 303 desa, red) lagi itu. Karena masa pandemi ini, tidak boleh berkumpul-kumpul, makanya belum dilaksanakan,” ungkap Oliver Alexander yang mengaku pelaksana kegiatan yang sama di Kabupaten tetangga Paluta tahun anggaran 2020 ini.

Selain itu, Oliver juga mengklaim sebagai pemilik perusahaan CV Data Swamedia Berkat ini. Senada dengan Andri, Oliver juga mengaku dibodoh-bodohi Andri.

Terkait kejelasan website, dikatakan Oliver, proses pendaftaran data desa ke Jakarta itu butuh waktu sebulan.

“Data desa banyak yang belum lengkap, karena kan data itu dikirim ke jakarta, butuh sebulan itu prosesnya,” tandas Oliver lewat telepon.

Sedang Kepala Dinas PMD Kabupaten Palas Budiman Nasution yang dijumpai di kantornya kemarin menyebutkan perihal website desa itu tidak diketahui bagaimana pelaksanannya. Baik itu pemanfaatan website apa sudah aktif, atau desa yang sudah dan belum membayar.

Sebab, pihak ketiga langsung berhubungan ke desa-desa. Hanya saja Budiman memastikan, data pelaksanaan kegiatan ini akan diketahui dinas, saat pengajuan pencairan dana desa 2020 tahap II nanti. “Di situ akan kita minta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ini,” tukas Budiman. (tan)

USI