News

Wasekjend PB HMI: PT SMGP Awal Berdiri Sudah Menelan Korban

Kementerian ESDM Harus Tinjau Ulang Izin dan SOP Perusahaan

FaseBerita.ID – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat bicara terkait insiden semburan gas yang merengut korban jiwa dan puluhan warga lainnya mendapat perawatan, dampak dari proyek yang dikelola PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Putra asli daerah Madina ini memaparkan bahwa PT SMGP pada awal berdiri dan beroperasi di daerah Kabupaten Madina sudah menimbulkan korban jiwa.

Ia mengatakan sebelumnya masyarakat di sekitar lokasi PT SMGP sudah menolak kehadiran dari perusahaan panas bumi tersebut. Dan buntut penolakan itu masyarakat terjadi bentrok dengan pihak perusahaan, yang akhirnya menyebabkan korban jiwa.

Baca juga:

Sepekan Pasca Gas Beracun PT SMGP, Lima Tewas: Berikut Cerita 4 Korban Selamat

“Salah satu alasan penolakan masyarakat mungkin karena khawatir bakal jadi korban dari perusahaan. Dan kekhawatiran masyarakat inipun terjadi sekarang. Mereka menjadi korban akibat semburan gas yang berasal dari pembukaan sumur gas pada proyek perusahaan itu.

Maka, kami sangat minta dengan tegas kepada Kementerian ESDM agar segera meninjau kembali izin dan SOP PT SMGP. Sebab, keselamatan warga yang harus menjadi prioritas utama,” tegas dia.

Selain itu, kata Imam, PT SMGP harus melaksanakan semua rekomendasi dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen EBTKE Kementrian ESDM dan Dirut PT SMGP.

Diketahui, dalam RDP Komisi VII dengan Dirjen EBTKE, Kementrian ESDM yang juga dihadiri Dirut PT SMGP, terungkap ada beberapa point hasil investigasi lapangan penyebab kebocoran itu, antara lain;

  1. Perencanaan kegiatan yang tidak matang.
  2. Pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
  3. Peralatan dan instalasi penunjang yang belum siap/lengkap.
  4. Lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan.
  5. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak memadai.
  6. Kompetensi personil pelaksana kegiatan yang tidak memadai.

“Hasil investigasi yang terungkap di dalam RDP itu menunjukkan telah terjadi mal operasional oleh PT SMGP di lapangan panas bumi Sorik Marapi,” jelasnya.

Berdasarkan SNI 8868:2020, sambungnya, “Pelaporan dan Investigasi Kejadian Berbahaya dan Kecelakaan Panas Bumi” maka kejadian tersebut dikategorikan sebagai kejadian berbahaya kategori berat dan kecelakaan panas bumi kategori cedera.

“PT. SMGP sebagai pemegang izin panas bumi harus bertanggung jawab terhadap kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi yang telah terjadi,” paparnya.

Dilihat berdasarkan (sumber: ruang energi.com) untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama, Kementerian ESDM juga akan melakukan langkah startegis, seperti:

  1. Berkoordinasi dengan Pemda untuk penanganan dan pemulihan dampak kejadian.
  2. Melakukan audit penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap seluruh kegiatan PT SMGP di lapanganpanas bumi Sorik Marapi.
  3. Memastikan PT SMGP melaksanakan seluruh rekomendasi hasil investigasi.
  4. Mempercepat penetapan rancangan PeraturanMenteri ESDM terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja sertaPerlindungan Lingkungan Panas Bumi.

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta ini juga menjelaskan persoalan insiden gas beracun di Sibanggor Julu, Madina bukan persoalan biasa. Terlebih hasil investigasi yang dikeluarkan sangat banyak, lebih dari 2 point. Sehingga berbanding terbalik dengan besarnya kapabilitas korporasi, tapi kecil dalam keamanan pelaksanaannya.

Menurutnya, itu mencerminkan PT. SMGP lalai tidak menjaga SOP. Terkesan hanya mementingkan koorporasi tetapi tidak mementingkan kepentingan masyarakat, yakni keselamatan.

“Soal keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat. PT SMGP harus mementingkan itu terlebih dulu sebelum melakukan aktivitas operasi proyek,” jelasnya.

Imam juga menyebut, kalau sebelumnya Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution pernah mencabut izin PT SMGP pada tahun 2014 silam, hal itu karena SOP yang buruk, tetapi Kementerian ESDM kemudian kembali mengeluarkan izin baru lagi. Dan PT SMGP kembali beroperasi.

Terakhir, ia berharap agar koordinasi terus berjalan dari Pusat Kementerian ESDM/Dirjen EBTKE baik ke Pemda, Kepolisian, dan stakeholder yang lainnya. Perhatian lebih sangat dibutuhkan pada persoalan ini. Kemudian, PT SMGP agar cepat melaksanakan hasil-hasil investigasi lapangan tersebut.

“Soal tanggung jawab koorporasi kepada para korban dan keluarga substansi tanggung jawabnya juga harus jelas. Dan ke depan apapun terkait itu harus dibuka ke publik agar gangguan psikologi masyarakat terjawab. Pemerintah Pusat juga harus memberikan evaluasi dan peringatan keras kepada PT SMGP atas insiden itu,” tandas Imam Rinaldi Nasution sekaligus menyebut bahwa mereka putra daerah yang saat ini sedang berproses di kancah Nasional akan terus mengawal kepentingan-kepentingan masyarakat Mandailing Natal. (Mag-01/fabe)