News

Wartawan Dilarang Meliput Saat Sidang Paripurna Penyerahan LKPj Walikota Sibolga

FaseBerita.ID – Ada yang aneh pada sidang paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Sibolga tahun 2019 yang digelar pada Rabu (29/4) di ruang paripurna, lantai dua kantor DPRD Sibolga.

Para wartawan yang hendak meliput sidang yang seharusnya terbuka untuk umum itu, malah tidak diperbolehkan meliput.

Hal ini pun mengundang kecurigaan dari beberapa oknum wartawan atas kinerja DPRD Sibolga.

“Kita jadi curiga terhadap cara kerja DPRD Sibolga ini. Sebab sehari sebelumnya, DPRD rapat di ruang utama juga dan tidak memperkenankan wartawan meliputnya,” jelas salah seorang wartawan media cetak terbitan Medan berinisial S, diamini wartawan media elektronik lain berinisial R, di halaman kantor DPRD Sibolga.

Lanjutnya, yang semakin membuat heran atas kebijakan DPRD Sibolga ini, jika memang sidang paripurna itu tertutup, apa alasannya? Sebab jika paripurna seperti ini jelas sifatnya terbuka untuk umum.

Atau kalaupun disebabkan karena Covid-19, seharusnya ada protokol yang dijalankan untuk pencegahan agar penyebaran tidak terjadi. Bahkan boleh dilihat di daerah lain, pekerjaan wartawan tidak pernah dihalangi.

“Jadi kita mencurigai oknum-oknum anggota DPRD Sibolga ini ada yang ingin bermain-main dengan anggaran. Sebab sehari sebelumnya pun beredar isu tentang dana penanggulangan Covid di Sibolga tidak jelas karena DPRD tidak mengetahui jelas dana tersebut diambil dari mana, sehingga beberapa anggota dewan mempertanyakan dana tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, ungkap S dan R, para wartawan ingin tahu apa sebab adanya kebijakan pelarangan wartawan meliput sidang paripurna. Apakah itu benar sudah merupakan hasil keputusan dari seluruh anggota dewan? Ataukah Karena keinginan oknum tertentu untuk tujuan tertentu?

Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Sibolga Richard Pangaribuan saat dikonfirmasi terkait pelarangan wartawan meliput ini menyampaikan bahwa kebijakan itu atas keputusan dari Banmus DPRD Sibolga.

“Kemudian sesuai edaran menteri bahwa untuk pencegahan peredaran Covid-19, diambil kebijakan agar tidak terlampau banyak orang di ruangan yang terbatas,” jelas Sekwan.

Sedangkan anggota Banmus DPRD Sibolga Mukhtar DS Nababan yang dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya membantah terkait adanya keputusan Banmus yang melarang wartawan meliput sidang paripurna.

“Kita hanya menginstruksikan agar adanya pembatasan sesuai protokol penanganan Covid-19. Dengan jarak aman, serta membatasi, bukan langsung dilarang semuanya, bisa saja mungkin satu atau dua orang yang dianggap mewakili,” jelasnya. (mis)