News

Warga Simalungun Dilarang Pesta Hingga 31 Mei 2021

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga melarang warga menggelar acara pesta terhitung 19-31 Mei 2021 atau selama 14 hari. Hal tersebut merupakan salah satu poin dalam Instruksi Bupati Simalungun Nomor 065/9101/31-2021 tanggal 18 Mei 2021.

Dalam instruksi tersebut, Bupati Simalungun juga tidak mengizinkan kegiatan usaha club/hiburan malam, SPA, griya pijat, dan tempat karaoke.

Sejumlah poin yang diinstruksikan Bupati Simalungun yaitu, mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yakni membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (wfh) 50 persen dan work from office (wfo) 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Tidak diizinkan operasional untuk tempat hiburan terhadap jenis usaha club malam, diskotik, pub/musik hidup, karaoke (karaoke umum dan karaoke keluarga), bar/rumah minum, bola gelinding, bola sodok, arena permainan ketangkasan, griya pijat, spa, mandi uap selama 14 hari terhitung 18 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021;

Mengizinkan kegiatan konstruksi berjalan 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

Memastikan tempat-tempat wisata di zona oranye dan merah ditutup; dan Tidak mengadakan kegiatan pesta/hajatan selama 14 hari terhitung 19- 31 Mei 2021.
Kemudian, mengintensifkan disiplin protokol kesehatan yaitu menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang berpotensi menimbulkan penularan.

Lalu, meningkatkan testing; memperkuat sistem dan manajemen tracing; dan meningkatkan kualitas treatment; serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30 persen dari kapasitas, bagi seluruh rumah sakit melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina di Nagori/Kelurahan masing-masing melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.

Selanjutnya, mengoptimalkan kembali posko Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan sampai dengan Nagori dan Kelurahan. Khusus untuk wilayah nagori mengoptimalkan pembentukan posko PPKM Mikro dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

Serta berupaya mencegah dan menghindari kerumunan kepada semua pihak baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia).

Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan Swab Antigen oleh Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

Kemudian, terhadap masuk/kembalinya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari negara-negara ASEAN, pangulu/lurah bersama jajarannya untuk memonitor serta melaporkan kedatangan TKI ( tidak melalui jalur resmi/jalur tikus/ilegal) di wilayahnya masing-masing dan melakukan isolasi untuk dilakukan Tracing.

Juga memastikan protokol kesehatan terlaksana dengan baik di semua tempat kegiatan masyarakat. (rel/fabe)

USI