News

Walikota Pariaman Sumbar Tidak akan Ikuti SKB 3 Menteri Soal Seragam

FaseBerita.ID – Walikota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan tidak akan mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, terkait penggunaan seragam dan atribut sekolah.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, alasan wilayahnya tidak akan menerapkan SKB yaitu karena akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu sampai membuat SKB Tiga Menteri untuk merespons kasus intoleransi di SMKN 2 Padang.

“Ini kan masalah cuma di SMKN 2, sebetulnya cukup aja dia menyurati gubernur agar gubernur melakukan pembinaan kepada kepala sekolah SMKN 2, eh dia buat SKB Tiga Menteri,” terangnya kepada JawaPos.com, Selasa (16/2).

SKB ini memiliki inti, yakni daerah dan sekolah dilarang memaksakan anak untuk memakai baju khusus agama. Hal ini kata dia sungguh merepotkan, mengingat wilayahnya 99,6 persen merupakan penduduk muslim.

“Ini kan repot juga. Di Sumatera Barat itu, sekolah dan agama tidak bisa dipisahkan, karena pendidikan itu adalah tempat kita membentuk karakter, di kami itu 99,6 persen itu muslim semua, ini kan pendidikan karakter yang dilepaskan oleh Mendikbud (melalui SKB Tiga Menteri), itu yang saya tidak setuju,” tutur dia.

Jadi, menurut dia tidak perlu setiap merespons masalah, pemerintah pusat membuat kebijakan atau aturan baru. “Itu namanya regulation trap, kita terjebak oleh aturan sendiri, itu tidak setujui. Karena otonomi daerah kan, di bidang pendidikan juga, ini (SKB) nggak akan kita terapkan,” tegasnya.

Oleh karenanya, langkah yang akan diambil oleh pihaknya adalah menyampaikan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mempertanyakan maksud dari SKB tersebut.

“Tidak bisa kita terapkan di Pariaman, kita urus di Pariaman aja, (daerah) yang lain terserah aja. Iya (menolak). Nanti saya akan surati Mendikbud untuk menjelaskan apa maksudnya ini,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Hendarman mengatakan bahwa pemda harus tetap mengikuti aturan SKB Tiga Menteri. “Yang buat SKB, pemerintah (pusat), jadi (pemda) harus ikut,” jelasnya ketika dihubungi.

Jika terjadi pelanggaran dalam ketentuan dalam SKB Tiga Menteri tersebut, maka diatur ketentuan pihak yang dapat memberikan sanksi. Sanksi diberikan secara berjenjang, tergantung siapa yang melakukan pelanggaran di level mana pelanggaran tersebut terjadi. Untuk kasus ini penolakan ini, maka yang akan memberikan sanksi adalah Gubenur sesuai mekanisme yang berlaku. (jawapos/fabe)