News

Usut Dana Reses DPRD Labuhanbatu

FaseBerita.ID – Belanja barang dan jasa kegiatan reses DPRD Labuhanbatu tahun anggaran 2020 yang diperkirakan sebesar Rp3,375 miliar yang terdiri dari belanja makan minum reses, sewa teratak dan sewa sound system patut untuk diusut oleh aparat penegak hukum.

Kegiatan itu rawan di korupsi karena prosesnya diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Desakan itu disampaikan aktivis Koaliasi Independen Anti Mafia Terstruktur (KIAMaT) Ishak kepada wartawan di Rantauprapat, Minggu (07/06).

Menurut Ishak, pengakuan Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Labuhanbatu Suprapto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) reses DPRD yang menyatakan bahwa pihaknya mengelola sendiri anggaran belanja barang dan jasa reses yang nilainya diperkirakan sebesar Rp 3,375 miliar dengan cara mengalokasikan dalam bentuk uang Rp 25 juta per anggota DPRD untuk satu kali reses tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Apalagi untuk biaya belanja makan dan minum reses yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp 2 miliar lebih dari Rp 3,375 miliar anggaran belanja barang dan jasa kegiatan reses yang dialokasikan dalam APBD tahun 2020, proses pengadannya harus melalui tender.

“Belanja barang dan jasa reses tahun 2020 yang diperkirakan sebesar Rp 3,375 miliar itu, harus melalui mekanisme pengadaan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi untuk belanja makan minum yang anggarannya diperkirakan lebih dari Rp 2 miliar,” kata Ishak.

Ishak memaparkan, belanja makan minum yang nilainya diperkirakan Rp 2 miliar lebih, prosesnya harus melalui mekanisme tender sebagaimana diatur dalam pasal 38 tentang metode pemilihan penyedia barang dan jasa.

“Dari 5 jenis metode pemilihan yang terdiri dari E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender, maka untuk pengadaan belanja makan minum reses yang sesuai adalah melalui proses tender,” katanya.

Kemudian lanjut Ishak, pengadaan belanja makan minum reses yang nilainya diperkirakan Rp 2 miliar lebih, kontraknya harus berbentuk surat perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (5). “Karena nilainya sudah lebih dari Rp 200 juta, maka bentuk kontrak dalam pengadaan belanja makan minum reses harus menggunakan kontrak surat perjanjian,” terang Ishak.

Ishak menambahkan, dengan melalui mekanisme tender dan surat perjanjian, realisasi anggaran belanja barang dan jasa reses DPRD Labuhanbatu akan lebih tepat. Sebab tujuan dari proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a)  adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Sebaliknya, pengelolaan anggaran reses oleh Sekretriat DPRD dalam bentuk uang Rp 25 juta per orang dalam setiap satu kali reses, berpotensi mengakibatkan penggunaan anggaran tidak tepat. Ia pun mendedak agar anggaran itu untuk diusut.

“Ini harus diusut oleh aparat penegak hukum. Bongkar seperti apa dokumen pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya telusuri. Jika ada yang menyimpang, maka harus ada yang bertanggung jawab,” pinta Ishak.

Sementara itu, Kabag Persidangan Sekretariat  DPRD Labuhanbatu Suprapto, selaku PPTK kegiatan reses DPRD Labuhanbatu sebelumnya kepada koran ini menegaskan kalau anggaran kegiatan belanja barang dan jasa reses mencapai miliaran rupiah itu langsung dikelola Sekretariat DPRD tanpa proses lelang untuk dikerjakan pihak rekanan.

Untuk tahun ini, pihaknya menganggarkan dana berkisar Rp25 juta untuk setiap kegiatan reses masing-masing anggota DPRD Labuhanbatu yang berjumlah 45 orang. “Selain itu, ada tambahan dana tunjangan reses Rp10 juta untuk setiap anggota dewan,” jelas Suprapto saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/5).

Menurut Suprapto, kegiatan reses akan dilakukan sebanyak 3 kali pada tahun 2020. Namun, pada reses sidang kedua tahun sidang pertama, yang dilakukan selama 6 hari sejak 7 April lalu, telah dilakukan penyesuaian penganggaran dan teknis kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Dimana setiap anggota dewan, sambungnya, tidak lagi mengumpulkan konstituennya secara beramai-ramai, namun dengan pola mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah. Atas perubahan ini, maka setiap anggota dewan hanya menghabiskan anggaran reses sebesar Rp16,5 juta yang diperuntukkan sebagai biaya makanan dan minuman konstituen yang dikunjungi.

“Jadi tidak ada lagi anggaran sewa teratak dan kursi dan Rp16,5 juta itu hanya untuk makan dan minum. Tapi kalau dana tunjangan reses masih tetap Rp10 juta untuk setiap anggota dewan,” paparnya.

“Tapi jika musibah Covid-19 ini telah berakhir saat masa reses selanjutnya, besar kemungkinan anggaran reses anggota DPRD itu akan dikembalikan seperti semula, yakni Rp25 juta untuk setiap anggota dewan,” tambahnya. (nik/rah/fi)