News

Usulkan Rp32 M, Bawaslu Tunggu Jawaban Bupati Simalungun

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Meski Ranperda P-APBD 2019 sudah disetujui DPRD Simalungun, namun anggaran Pilkada serentak tahun 2020 yang diusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp32 miliar belum ada dibahas. Bawaslu masih menunggu jawaban Bupati Simalungun.

Untuk diketahui, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Simalungun tahun 2020 dimulai September 2019 mendatang. Pihak penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu telah mengajukan anggaran kepada Pemkab Simalungun. KPU sendiri mengusulkan Rp64 miliar, dan yang disetujui Rp1,5 miliar dalam P-APBD 2019.

Sementara untuk Bawaslu belum dibahas dan pihaknya masih menunggu jawaban dari Bupati Simalungun.

Ketua Bawaslu Simalungun Choir Nasution saat dikonfirmasi via selulernya, Minggu (3/8/2019) mengatakan, mengenai masalah itu, pihaknya sudah menyurati Bupati sebanyak tiga kali. Sampai saat ini, usulan mereka masih berada di Pemkab.

“Sama DPRD kita belum ada koordinasi. Tapi sudah kita surati. Begitu juga Bupati, sudah kita surati. Bahkan sudah tiga kali. Tapi belum ditanggapi,” kata Ketua Bawaslu Simalungun Choir Nasution.

Choir mengatakan, anggaran Bawaslu akan dibahas di Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Simalungun, APBD tahun 2020.

“Sudah kita ajukan angkanya kemarin sebesar Rp32 miliar lebih. Pembahasan P sudah selesai. Kemungkinan dari R lah kurasa akan dibahas,” sebutnya.

Sebelumnya, Anggota Badan anggaran DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengatakan pihaknya telah membahas anggaran KPU untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada dialokasikan sebesar Rp1,5 miliar.

“KPU sudah menganggarkan karena tahapan penyelenggaraan Pilkada sudah dimulai pada bulan September tahun ini. Maka KPU kita alokasikan sekitar Rp1,5 miliar,” terangnya.

Sementara untuk Bawaslu, pihaknya belum ada membahasnya karena DPRD tidak ada berkomunikasi dengan Bawaslu.

“Kami sudah melakukan tatap muka dengan KPU dan beberapa anggota Dewan. Kita sepakat mendorong Pilkada karena penyeleggaraan Pilkada itu, memang harus kita dukung sepenuhnya. Karena anggarannya berasal dari APBD,” tandasnya.

Ketika masalah tersebut hendak ditanyakan kepada Sekretaris Daerah Simalungun Gidion Purba melalui telepon selulernya belum berhasil dihubungi. Meski nada ponsel terdengar aktif, namun yang bersangkutan tidak mau mengangkatnya.

Sementara Assisten I Pemkab Simalungun Rizal Saragih saat dihubungi via telepon selulernya terkait usulan Bawaslu tersebut, mengatakan kemungkinan ada alasan tertentu makanya bupati belum membahasnya. Dia mencontohkan, karena Bupati padat jadwal.

“Oh iya mungkin Bupati jadwalnya lagi padat. Makanya belum bisa bertemu dengan Bawaslu,” katanya. (Mag05/des)

iklan usi