News

Usulan Wabup Madina, 40 Persen Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai

FaseBerita.ID – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Ja’far Sukhairi Nasution meminta dukungan semua pihak agar 40 persen anggaran Dana Desa (DD) peruntukannya kepada masyarakat yang terkena dampak Corona Virus Disease (Covid-19). Sebab, masyarakat saat ini sudah kesulitan akibat pandemi global ini.

Sebelumnya Pemkab Madina sudah membahas penggunaan Dana Desa di kisaran 14 persen.

“Demi kemanusiaan, sebaiknya 40 persen dana desa tersebut pantas untuk kebutuhan masyarakat yang semestinya menjadi atensi bagi semua para pemangku kebijakan, karena re-alokasi dana desa ini sudah jelas bisa dilakukan sesuai Permendes terbaru yang mengatakan bahwa BLT bukan dalam bentuk bahan sembako, melainkan uang tunai,” kata Sukhairi kepada wartawan, Selasa (21/4) di Panyabungan.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut, kata Sukhairi. Tentunya sudah didasari pertimbangan matang, karenanya harus diresfon pemerintah daerah secara objektif jangan kaku dalam konteks menyelamatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Dampak kekurangan sembako ini bisa memicu kerusuhan jika tidak diantisipasi dini dari sekarang, apalagi saat ini sudah menjelang puasa bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri, tentunya tuntutan kebutuhan masyarakat semakin tinggi,” katanya.

Wakil Bupati berharap Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa di Madina bisa bersinergi dengan mengutamakan program-program desa yang bersifat vital, dan mengesampingkan dulu pengalokasian yang sifatnya belum mendesak seperti pengadaan pemadam kebakaran, alat musik, lampu jalan, bangunan fisik desa, dan semua barang-barang pengadaan yang sifatnya masih bisa ditunda.

“Karenanya saya meminta agar semua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Madina juga pro aktiv memantau dan mengawasi pengalokasian Dana Desa. Kalau ada indikasi KKN dalam penggunaan Dana Desa termasuk untuk pencegahan Covid-19, segera laporkan agar pihak hukum bertindak secepatnya, karena tentang ini saya sudah koordinasi langsung dengan pihak Polres Madina maupun Kejaksaan,” sebutnya.

Dijelaskan juga, pemotongan dana DAK oleh pusat akibat virus Corona merupakan dilema bagi daerah karena banyak aktivitas usaha yang melibatkan orang banyak terhenti, dan berakhir dengan melonjaknya angka pengangguran.

“Misalnya tangkahan pasir di Aek Mata dan Pidoli, yang biasanya ramai terlihat pekerja kini terlihat sepi, mobil-mobil angkutan pasir dan barang juga banyak parkir, produksi batu bata terhenti, dan banyak aktifitas perekonomian masyarakat terpaksa stagnan. Karena itu, satu-satunya jalan adalah menggunakan Dana Desa semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak resah. (wan)