News

Tunjangan Non Sertifikasi Dihentikan

FaseBerita.ID – Sementara di Siantar, bagi guru PNS yang tidak memiliki sarjana dan tidak mendapat sertifikasi telah dihentikan dana Non Sertifikasi (Nonser) sejak April 2019 lalu. Penghentian itu atas rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Kepala Dinas Pendidikan Siantar Eddy Nuah Saragih menyampaikan, pihaknya masih melakukan pendataan guru-guru PNS yang belum sarjana. “Masih mendatalah kita. Jumlahnya sekitar 70 orang lah,” kata Eddy Nuah.

Dari 70 orang ini, Eddy Nuah mengaku ada beberapa guru yang mendapat tunjangan sertifikasi. Walapun demikian, BPK tidak ada memerintahkan agar menghentikan tunjangan sertifikasi tersebut walaupun belum sarjana.

“Jadi masih berjalan tunjangan sertifikasinya, karena tidak ada perintah BPK,” kata Eddy Nuah.

“BPK hanya memerintahkan bahwa guru-guru PNS yang belum sarjana supaya dihentikan tunjangan non sertifikasinya. Makanya sejak April 2019 tidak ada lagi tunjangan non sertifikasi,” terangnya.

Tunjangan non sertifikasi ini besarannya Rp250 ribu per bulan dan ditransfer per tiga bulan. Guru yang mendapat tunjangan Non Serfikasi ini adalah guru-guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi.

“Yang dihentikan Non Serfikasinya ini hanya guru PNS yang tidak sarjana,” terang Eddy Nuah.

Dikatakan Eddy Nuah, soal keberadaan guru PNS yang belum sarjana apakah dihentikan atau tidak belum ada keputusan. Sebab pihaknya masih menunggu dari pemerintah atasan.

“Setahu saya, masih daerah Simalungun yang langsung mengeksekusi hingga ribuan guru. Sementara di daerah lain tidak ada saya dengar. Makanya kami Siantar masih menunggu perintah dari pemerintah atasan, seperti dari Provinsi maupun kementerian pendidikan,” katanya.

“Mereka yang 70 orang itu, umumnya sudah tua-tua dan mau pensiun. Jadi tidak mungkin juga langsung diberhentikan sebagai guru. Makanya itu kita belum mengambil keputusan. Saat ini masih sebatas pendataan,” tutupnya. (pra/des)