News

Tipikor Poldasu Kembali Geledah BPKD Siantar: Pegawai Kabur Lagi, Pelayanan Terganggu

Hefriansyah akan Diperiksa

SIANTAR, FaseBerita.ID – Sejumlah personel Unit Tipikor Poldasu kembali mendatangi Pemko Pematangsiantar. Mereka melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Jumat (19/7/2019) pagi. Bahkan, dalam waktu dekat Walikota Siantar Hefriansyah akan diperiksa sebagai saksi.

Hal itu disampaikan Ka Subdit Direktur Reserse Kriminal Khsusus Polda Sumatara Utara Kompol Roman. Ia menerangkan, pihaknya melakukan penggeledahan untuk membawa dokumen yang berkaitan dengan kasus OTT tersebut.

“Dokumen yang kami bawa berkaitan dengan OTT kemarin. Dan soal apakah Walikota akan diperiksa, ya kami akan melakukan pemanggilan sebagai saksi untuk diperiksa atau dimintai keterangan,” ujarnya.

Sebelumnya, kedatangan polisi membuat suasana di Kantor BPKD sempat heboh dan sejumlah pegawai di sana satu per satu meninggalkan ruangan. Alhasil pelayanan pembayaran pajak terganggu. Saat polisi tiba, Kabag Hukum Pemko dan Asisten I Leonardo Simanjuntak menerima kedatangan Unit Tipikor.

Setelah berbincang beberapa menit, Kabag Hukum dan Leonardo meninggalkan BPKD dan polisi melakukan tugasnya dengan menggeledah sejumlah ruangan.

Sementara itu, sejumlah wartawan yang berada di halaman BPKD tidak diizinkan masuk ke dalam dan beberapa Personel Polres Pematangsiantar diturunkan untuk menjaga pintu masuk.

Tidak seorangpun polisi yang bisa diwawancarai wartawan. Satu per satu ruangan dimasuki mulai dari lantai dua hingga lantai satu.

Belum diketahui apa yang dicari polisi tersebut. Namun diduga penggeledahan itu dilakukan berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan, Kamis (11/7/2019) sore.

Operasi Tangkap Tangan tersebut tindak pidana dugaan korupsi terkait pungli atas pemotongan pemberian uang intensif pemungutan pajak daerah milik anggota pegawai BPKD sebesar 15 persen untuk triwulan II tahun 2019.

Saat itu, ada 16 pegawai yang dibawa untuk diperiksa sebagai saksi dan besoknya dipulangkan. Sementara dalam OTT ini, Adiaksai Purba dan Erni Zendrato selaku Kepala dan Bendahara BPKD ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan.

Menurut keterangan dari Poldasu, kasus tersebut masih dalam pengembangan. Keterangan itu dibuktikan dengan dilakukannya penggeledahan pada Jumat (19/7/2019) lalu.

Namun saat dilakukan penggledahan, tidak ada pegawai di sana. Apakah karena takut dibawa kembali ke Poldasu atau bagaimana, belum tahu. Tetapi di BPKD tidak ada pegawai yang bekerja. Mereka yang sebelumnya mengikuti apel pagi, satu per satu pergi meninggalkan ruangan setelah mengetahui unit Tipikor Poldasu datang.

Ruangan Bidang Aset tertutup dan tak satu orang pun pegawai di sana. Sementara Poldasu tidak ada melakukan penggeledahan di ruangan tersebut. Demikian juga di ruang bidang pendapatan II. Ruangan pendapatan II ini adalah ruangan untuk loket pembayaran PBB, Pajak Restoran urusan pemecahan PBB, serta pembayaran pajak lainnya.

Yang terlihat di ruangan Bidang Pendapatan II ini hanyalah petugas Bank Sumut yang menerima pembayaran PBB.

Sedangkan untuk layanan pembayaran pajak restoran dan lainnya tidak bisa karena pegawai di sana tidak ada.
Penggeledahan baru selesai sekira pukul 15.30 WIB. Dari BPKD, polisi membawa sejumlah dokumen yang dimasukkan ke dalam boks plastik.

BKD Belum Terima Surat Penahanan

Terpisah, Kepala BKD Zainal Siahaan mengaku hingga kemarin (19/7/2019) pihaknya belum ada menerima surat dari Poldasu terkait penahanan terhadap Adiaksa Purba beserta Erni Zendratop.

Dengan alasan belum adanya surat tersebut, Zainal mengaku belum bisa melakukan menghunjuk pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan di BPKD.

Namun saat ditanya surat penahanan tersebut kemungkinan sudah disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan, Zainal mengatakan akan melihatnya dulu.

“Inilah yang mau kita tunggu. Kalau nanti surat penahanan itu sudah sampai sama kita, baru diproses siapa pengganti sementara sebagai kepala BPKD,” ujarnya.

Zainal mengakui, dengan kekosongan kursi Kepala dan Bendahara Pengeluaran di BPKD, sejumlah proses administrasi di Pemko Siantar menjadi terganggu.

“Banyaklah terganggu,” ujarnya sembari berlalu menuju ruang kerjanya. (mag03/pra/des)

iklan usi