News

Tiga Tahun Terdaftar Penerima PKH, Warga Sibulbulon Humbahas Tak Pernah Terima Bantuan

FaseBerita.ID – Lisbet Sihotang (43) warga Dusun Ambalo, Desa Sionom Hudon (Sion) Sibulbulon, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) merasa kecewa dan mempertanyakan kinerja pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Kecamatan Parlilitan dan Dinas Sosial Humbahas.

Sebab, tiga tahun namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan PKH namun tidak pernah menerima sepeser pun dari program bantuan tadi.

Ironisnya, akibat statusnya sebagai penerima PKH, mengakibatkan keluarga Lisbet tidak bisa mendapatkan bantuan sosial (Bansos) Jaring Pengaman Sosial lainnya.

Hal itu membuat Lisbet sedih dan kecewa terhadap kinerja Kemensos melalui pendamping PKH dan Dinas Sosial setempat yang dinilai amburadul. Padahal, ibu dari tujuh anak ini mengaku sangat membutuhkan bantuan tersebut. Terlebih di masa pandemik virus corona (Covid-19) saat ini yang menghantam seluruh sendi perekonomian.

“Kemarin, ada pendataan dari desa untuk penerimaan bantuan. Katanya karena dampak virus corona. Semua warga diminta kartu keluarga. Saya tanya kenapa kartu keluarga kami tidak diminta. Petugas mengatakan, kami tidak didata karena sudah terdaftar keluarga PKH. Saya sedih. Saya kecewa. Padahal, sepeser pun, tak pernah saya terima dari PKH,” tutur Lisbet didampingi suaminya, Salman Tumanggor, Minggu (10/5).

Lisbet menuturkan bahwa sejak awal, yakni pada tahun 2017, dia sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pendamping PKH Desa Sion Sibulbulon, Katarina Sihotang.

Namun, Katarina justru menyalahkannya dan menuding Lisbet tidak hadir pada pembagian KKS dan buku tabungan. Sehingga menurut Katarina, kartunya dikembalikan ke pusat (Kemensos).

“Padahal, saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk pencairan. Saya mengetahuinya dari teman sekampung yang menyebutkan nama saya dipanggil,” terang Lisbet.

Lisbet telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus hal itu. Selain menyampaikan kepada Pendamping, Lisbet juga sudah melaporkan hal tadi kepada Kepala Desa.

Mereka bahkan sudah menyambangi Dinas Sosial dan melengkapi berkas yang diminta. Akan tetapi, sampai saat ini hasilnya masih nihil.

“Tidak sedikit biaya yang kami keluarkan. Tiga kali kami ke kabupaten, duakali ke Dinas Sosial, sekali ke Bank Mandiri.  Jawaban yang kami terima selalu sama: ‘sabar ya bu, tolong tinggalkan nomor handphonenya. Nanti akan kami hubungi’,” ujar Lisbet menirukan petugas. “Ini sudah hampir tiga tahun,” imbuhnya.

Lisbet beranggapan, permasalahan tersebut seharusnya bisa cepat diatasi jika saja ada niat dan kemauan dari pihak terkait. Namun hingga kini, sudah tiga tahun belum tuntas. Menurutnya, hal ini adalah bukti ketidakseriusan petugas.

“Simpel saja, kemarin-kemarin ada beberapa penerima PKH di desa kami yang memiliki kartu ganda. Sehingga jumlah bantuan yang mereka terima juga ganda. Begitu dilaporkan oleh pendamping, kartu mereka sudah diblokir. Nah, kenapa itu bisa langsung ditindaklanjut. Artinya, hal yang sama juga akan terjadi jika hal yang kami alami ditindaklanjuti dengan cepat,” papar Salman, suami Lisbet.

Lisbet berharap, pemerintah dapat segera menuntaskan masalah yang dia hadapi. Sehingga dia bisa menikmati bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah.

Jika memang dirinya tidak layak menerima bantuan tadi, maka paling tidak namanya tidak tidak dicantumkan lagi dalam daftar penerima PKH agar tidak menjadi ganjalan untuk mendapatkan bantuan lainnya.

“Sebenarnya dua tahun ini sudah kami diamkan. Kami pasrah untuk tidak lagi mengurusnya. Karna pendamping dan petugas di Dinas Sosial kasar-kasar ngomongnya. Tetapi, dikarenakan terdaftar di PKH ini, menjadi penghalang untuk mendapatkan bantuan lain maka kami minta kepada pemerintah untuk dapat memberikan bantuan tersebut atau menghapus daftar kami dari program itu,” pinta Lisbet.

Terpisah, Katarina Sihotang, Pendamping PKH untuk Desa Sion Sibulbulon membenarkan hal tersebut. Dia mengaku, Lisbet Sihotang tetap terdaftar penerima bantuan PKH meski tidak pernah realisasi. Namun, dengan dalih ketidakhadiran pada saat pembagian KKS dan buku tabungan, Katarina menuding kesalahan sepenuhnya kepada Lisbet.

“Kenapa bisa seperti itu, alasannya dari siapa? Dari si ibunya (Lisbet, red). Jadi, waktu penyaluran KKS dan buku tabungan harus diterima langsung oleh si penerima. Kalau tidak ada orangnya maka KKS tidak diserahkan. Tidak boleh diwakilkan meski oleh suami atau pendamping. Jadi ketika masa waktu Kartu habis, maka oleh pihak bank, kartunya dikembalikan ke kementerian,” terang Katarina melalui selulernya seraya mengaku saat ini berdomisili di Kabupaten Samosir.

Ditanya kenapa persoalannya bisa sampai tiga tahun, Lisbet beralasan bahwa itu bukan ranahnya dia.

“Kita tetap berupaya. Dalam setiap pemutahiran data, hal ini sudah kita sampaikan. Tetapi keputusannya bukan terletak pada saya,” kilahnya. (sht/fi)