News

Tidak Memenuhi Syarat, KPU Humbahas Kembalikan Dokumen Pendaftaran Dosmar-Oloan

FaseBerita.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengembalikan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati/Wakil bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan karena belum memenuhi syarat pencalonan dari salahsatu partai pengusung.

Pasangan balon bupati/ wakil bupati yang diusung delapan gabungan partai politik itu mendatangi kantor KPU setempat, Sabtu (5/9) pagi, serta menyerahkan dokumen pendaftaran. Akan tetapi, oleh KPU saat dilakukan penelitian atas dokumen tersebut, ditemukan salah satu syarat pencalonan dari Partai pengusung, yaitu partai Golkar yang tidak memenuhi syarat.

Dengan perdebatan panjang serta adu argumen dari kedua pihak yang berlangsung lebih kurang tiga jam, sekira pukul 20.35 WIB, bakal pasangan calon dan Parpol pengusung sepakat menunda pendaftaran hingga dilakukan perbaikan.

Ketua KPU Humbahas Binsar Pardamean Sihombing kepada sejumlah wartawan mengatakan, setelah dilakukan penelitian berkas atas dokumen pendaftaran Dosmar-Oloan, ditemukan salah satu syarat pencalonan dari salah satu partai pengusung belum memenuhi syarat. Sehingga semua dokumen dikembalikan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi berkas syarat pencalonan sesuai PKPU Nomor 1/2020.

“Hanya ada satu berkas syarat pencalonan, baik B1. KWK dan B. KWK. Semuanya komulatif termasuk kategori pencalonan. Jadi, jikalau ada sala satu unsur dalam syarat pencalonan itu tidak memenuhi syarat, menurut PKPU; maka seluruh berkasnya harus dikembalikan,” kata Binsar, Sabtu (5/9) lalu.

Dituturkannya, sesuai berita acara pengembalian dokumen pendaftaran bahwa bakal pasangan calon masih dapat memperbaiki syarat pencalonannya di masa pendaftaran hingga tanggal 6 September 2020. “Sesuai PKPU Nomor 5/2020,” sebutnya.

Terkait kelengkapan berkas Bapaslon, Binsar menuturkan bahwa seluruh berkas dinyatakan lengkap. Namun soal keabsahan belum memenuhi syarat atas syarat pencalonan dari Partai Golkar, dalam formulir B. KWK bukan pengurus pusat.

“Sementara, pada Minggu (6/9) ada keputusan DPP Golkar bahwa proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Humbahas diambil alih oleh DPP. Namun di B. KWK bukan DPP yang bertanda tangan. Menurut PKPU 1/2020, Pasal 39 ayat 3 b dan 3 b 1, bahwa dalam hal pengambil alihan proses pendaftaran oleh DPP, maka yang bertanda tangan di formulir persetujuan DPP Parpol masing-masing sesuai dengan AD-ART,” jelasnya.

Binsar juga menambahkan, yang harus menandatangani B. KWK harus punya mandat dari pimpinan DPP Parpol masing-masing.

Masih menurut Binsar, syarat calon dinyatakan sudah lengkap. “Namun apakah itu sah atau tidak, akan dilakukan melalui proses verifikasi dari KPU termasuk Ijazah dan berkas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya. (sht/fi)