News

Terkait Polemik PT TBS, Kadis PMPPTSP Madina: Izin PT TBS Sudah Lengkap

MADINA, FaseBerita.ID – Kuasa hukum perusahaan perkebunan PT Tri Bahtera Sejahtera (TBS) Ridwan Rangkuti menegaskan, legalitas perizinan perusahaan sudah lengkap.

Hal itu dikuatkan dengan keluarnya surat penjelasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/315/DPMPPTSP/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang lalu perihal Penjelasan Penerbitan IUP-B PT TBS Lokasi Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dalam surat itu disebutkan, ada tiga poin penting yang secara tegas dijelaskan oleh Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Madina yaitu:

Pertama, bahwa semua persyaratan permohonan penerbitan IUP-B PTTBS sudah lengkap sesuai dengan Permentan RI nomor 27 tahun 2019, tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Sektor Pertanian.

Kedua, bahwa untuk lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan SK Menhut RI nomor 579/MENHUT-II/2014, lokasi yang dimohonkan PT TBS berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madina nomor 8 tahun 2016 tentang RT RW Kabupaten Madina tahun 2016-2036 berada pada kawasan Perkebunan.

Ketiga, mengenai instruksi Presiden RI nomor 8 tahun 2018, bahwa penundaan proses permohonan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru, instruksi tersebut untuk lokasi yang berada pada Kawasan Hutan.

“Berdasarkan surat Kepala Dinas PMPPTSP Madina itu, terbukti dan terjawab sudah tudingan terhadap PT TBS yang disebut-sebut merambah atau merusak kawasan hutan mangrove adalah tidak benar,” kata Ridwan Rangkuti.

Selaku Kuasa Hukum PT TBS, Ridwan Rangkuti mengimbau kepada masyarakat untuk menghentikan segala bentuk hujatan dan tudingan yang mengarah kepada fitnah terhadap perusahaan PT TBS.

Baca juga:

“Apalagi saat ini pihak masyarakat sudah ada yang membuat laporan ke Kepolisian, mari kita hormati proses hukum yang akan dilakukan oleh penyidik, sebagai warga yang baik kita harus taat azas dan taat hukum. Biarkan pengadilan yang memutuskan siapa yang salah siapa benar,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas PMPPTSP, Parlin Lubis yang dibubungi wartawan membenarkan pihaknya sudah mengeluarkan surat penjelasan mengenai perihal penjelasan penerbitan IUP-B PT TBS lokasi Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Madina.

“Ada surat tanggapan dari masyarakat mengenai tahapan proses perizinan PT TBS, dan kami sudah memberikan penjelasan, bahwa lahan PT TBS itu berada di kawasan APL (Area Peruntukan Lainnya). Dan, persyaratan yang harus dipenuhi PT TBS itu sudah lengkap,” kata Parlin. (wan)