News

Terbit Bulan Ini, Aturan Baru Pengganti Program WKDS

FaseBerita.ID – Mahkamah Agung telah membatalkan aturan tentang Program Wajib Kerja Bagi Dokter Spesialis (WKDS) pada 18 Desember lalu. Namun program serupa akan tetap berjalan.

Kemenkes telah menyusun regulasi baru yang sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Usman Sumantri menjelaskan bahwa Kemenkes ingin memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Terutama di daerah yang tertinggal, terpencil, dan daerah pebatasan.

Alasannya, di wilayah tersebut masih kekurangan dokter spesialis. Terutama lima spesialis dasar seperti penyakit dalam, anak, kandungan, anastesi, dan bedah. ”Kita masih finalisasi payung hukum PDS (pendidikan dokter spesiali, Red),” katanya.

Dia memperkirakan bahwa aturan tersebut kemungkinan akan selesesai pada April. Sebab sudah masuk fase harmonisasi di Kemenkumham.

Perbedaan WKDS dengan PDS ini adalah mengikat dan tidak. Jika pada program WKDS, dokter spesialis harus mau ditempatkan. Sedangkan PDS bersifat sukarela.

Meski program WKDS sudah dihapus, namun 2039 dokter spesialis yang dikirim untuk periode satu tahun, tidak terpengaruh. Mereka tetap mengabdi di daerah hingga tenggat waktu yang sudah ditentukan.

Untuk aturan baru ini, Usman menargetkan ada 1000 dokter spesialis yang dikirimkan. Meski belum final di Kemenkumham, aturan tersebut menurutnya sudah bisa digunakan.

Maka dalam kurun waktu 90 hari setelah Kemenkes menerima surat pengapusan WKDS, maka Kemenkes sudah bisa mendistribusikan dokter. ”Kompetensi dokternya sama dengan WKDS,” tuturnya.

Ketika disinggung soal insentif, Usman menjelaskan bahwa jumlah yang diterima peserta WKDS tidak sedikit. Pada mereka yang ditempatkan di daerah terpencil, insentif dari pusat mencapai Rp23 juta hingga Rp30 juta. ”Ini belum yang diberikan pemerintah daerah,” katanya.

Peserta WKSD di Pegunungan Oksibil, Papua, dr Deddy S Razak SpOG menyatakan dukungannya dengan program serupa WKDS. Menurutnya program ini dirasakan oleh masyarakat. ”Ini soal kemanusiaan,” ujar Alumnus Universitas Hasanudin itu. (jpnn)