News

Tak Sesuai, Pembagian Sembako di Simalungun Ditunda

FaseBerita.ID – Bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan disalurkan kepada warga Kabupaten Simalungun sebanyak 78.659 paket terpaksa ditunda, Senin (18/5/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

Pasalnya, berat sembako tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Pemprovsu. Per paketnya senilai Rp225 ribu terdiri 1 karung beras seberat 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 liter dan mie instan 20 bungkus.

Hal tersebut diungkap oleh anggota DPRD Sumut, Fraksi Partai Nasdem, Komisi D Rony Reynaldo Situmorang saat dikonfirmasi via selulernya, Senin (18/5/2020).

“Hari ini penyaluran tahap pertama ke Pemkab Simalungun. Tadi pagi pukul 10.00 WIB di Pamatang Raya datanglah 8 truk sembako untuk di serah terimakan ke Pemkab Simalungun. Per truk isinya 600 sampai 800 paket,” ujarnya.

Rony mengatakan bahwa tahap keduanya rencana pukul 16.00 WIB, tahap ketiga pukul 20.00 WIB. Selanjutnya besok Selasa sampai yang 78 ribu paket itu tersalurkan ke Pemkab Simalungun.

Sebelum serahterima, Rony Situmorang bersama ibu Hj Hidayah Herlina Gusti (DPRDSU Fraksi Partai PKS) berinisiatif mengecek ingin tau kesesuaian kualitas barang, isi serta jumlahnya.

Kedua anggota DPRDSU itu meminta 20 kardus agar diturunkan dari 1 truk untuk dicek lalu ditimbang, baru 5 kardus dibuka, ditemukan berat beras tidak sesuai dengan informasi didapatkan dari Gugus Tugas Provsu yang seharusnya 1 karung beras beratnya 10 kg.

“Ternyata dari 5 kardus yang kami buka, berat berasnya ada yang 8 kg ada yang 8,5 kg, ada yang 9 kg, gulanya kami timbang semua beratnya 1,75 kg seharusnya kan 2 kg, kan masih kurang 2,5 ons lagi,” sebutnya.

Sambung Rony Situmorang, kebetulan 4 suppliernya pun ikut datang, DPRD sebagai legislatif melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan isi paket tersebut, mengingat keadaan sekarang masyarakat dalam kesulitan, kerja pun sulit.

“Kami meminta yang menjadi hak rakyat, benar-benar utuh kepada rakyat, karena kalau dihitung-hitung dari harga sembako Rp225 ribu per paket itu sebetulnya Supplier masih ada dapat keuntungan Rp30 ribu-Rp40 ribu per paketnya,” terangnya.

Masih Rony Situmorang memaparkan jika dihitung-hitung beras yang dinilai oleh Pemprov Rp112 ribu per 10 kg, informasi yang didapat dari Bulog Siantar harga beras sudah kelas super Rp 100 ribu.

Minyak goreng 2 liter harganya Rp 20 ribu, gula harganya Rp 16 ribu per kg, mie instan 20 bungkus Rp 48 ribu, 1 bungkus Rp 2 ribu, tetapi kedua DPRDSU tadi melihat mie instan tadi harganya Rp 1 ribu per bungkus.

“Supplier sudah ada untungnya sekira Rp30-40 ribu per paketnya, janganlah juga beratnya berkurang dengan alasan apa pun, kalau rata-rata 1 kg (Rp 10 ribu) dikurangi per karung kali 78 ribu paket sudah Rp 780 juta hanya dari beras belum lagi dari gula, berarti ada potensi kerugian negara,” jelasnya.

Rony Situmorang menyatakan jikalau sudah serahterima berarti temuan tidak menjadi tanggungjawab Pemprov, bisa jadi lempar tanggungjawab, masyarakat komplain, Pangulu yang diserang, Pangulu lempar ke Pemkab, Bupati yang diserang.

“Dengan dinamika perdebatan dilapangan tadi pak Zonny Waldi, Kadis Perindag Provinsi Sumut selaku Kordinator pendamping serah terima dan Supliernya memutuskan untuk membatalkan serah terima lalu dipulangkan ke Medan,” katanya.

“Fungsi pengawasan bukan sekedar penindakan tapi juga ada pencegahan, dengan prinsip kami minta supaya diperbaiki, kami menunggu kabar dari gugus tugas Provinsi kapanlah penyalurannya setelah diperbaiki,” ucapnya.

Untuk Simalungun Rony Situmorang menerangkan total anggaran sembako Rp 17,698,275.000 (Rp 17,6 M) berupa sembako dari bantuan Program jaring Pengaman Sosial percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Sumut.

Rony menambahkan bahwa bantuan dari Provinsi Sumut bentuknya ada 2. Kalau ke Pemko Siantar berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemko Siantar minta uang cash, mau ngolah sendiri 21,404 paket. Per paketnya Rp225 ribu jadi totalnya Rp4,815,900.000 (Rp 4,8 M)

“Bantuan dari Provinsi ini bentuknya ada dua berupa sembako dan BLT. Pemko Siantar mereka minta uang mau bagi sendiri. Jadi wanti-wanti ini. Pemko Siantar jangan karena mengolah uang sendiri jadi ada yang memindah-mindahkan penerima, jangan begitu,” sarannya. (mag-05)

USI