News

Sudah 1.414 Kasus Positif Covid-19: 122 Meninggal, 75 Sembuh

FaseBerita.ID – Penularan virus Korona masih menyebar di Indonesia. Hal itu terlihat pada grafik penambahan angka kasus positif pada Senin (30/3) yang sudah mencapai 1.414 kasus positif.

Lebih dari 3 hari berturut-turut, jumlah penambahan kasus baru yang positif setiap harinya lebih dari 100 kasus baru.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan pertambahan angka kasus positif itu bukan semata-mata terkait rapid test atau tes massal cepat yang dilakukan. Akan tetapi, ini menjadi bukti bahwa penularan masih terjadi di masyarakat.

“Saya mengulangi bahwa penularan masih terjadi. Kasus positif masih bertambah,” katanya kepada wartawan, Senin (30/3).

Sedangkan kasus kematian juga masih bertambah. Ada 8 tambahan kasus meninggal dunia sehinggal totalnya kini menjadi 122 jiwa meninggal dunia. “Yang sembuh bertambah 11 orang totalnya menjadi 75 orang sudah sembuh,” ujarnya.

Dengan angka ini, Yurianto menegaskam agar masyarakat wajib disiplin dan patuh berada di rumah. Hindari tempat berkumpul yang padat dan juga kerumunan.

“Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Ada yang sakit patuhi etika. Tutup pakai sapu tangan atau masker agar tak menyebar. Lebih aman di rumah. Produktiflah di rumah, berdisiplin,” katanya.

Jokowi Harapkan Pembatasan Sosial Skala Besar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan jaga jarak aman atau phisycal distancing dapat dilakukan lebih tegas dan disiplin. Hal ini bertujuan agar dilakukan secara efektif, untuk memutus rantai penyebaran virus korona atau Covid-19.

“Pembatasan sosial berskala besar dan phisycal distancing (jaga jarak aman) dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif,” kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Senin (30/3).

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan terkait adanya pemberlakuan darurat sipil. Hal ini bertujuan penerapan pembatasan sosial berskala besar dapat dijalankan secara efektif.

“Namun, penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” ujar Fadjroel.

Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga terkait.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera membuat aturan pembatasan sosial skala besar. Peraturan tersebut merupakan hal penting sebagai pedoman daerah dalam menerapkan pembatasan sosial secara luas.

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi Provinsi, Kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui teleconference, Senin (30/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, tidak ada kebijakan penutapan wilayah atau lockdown untuk setiap daerah. Dia menegaskan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” tegas Jokowi.

Butuh Tiga Juta APD Hingga Mei 2020

Kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit memang menjadi salah satu masalah di tengah pandemi virus korona SARS-CoV-2 atau Covid-19.

Mengatasi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyatakan telah mengirimkan 165.000 alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

“Pemerintah pusat sudah mengirimkan 165.000 APD ke setiap Provinsi. Saya minta ini betul-betul dipantau, dari Provinsi harus segera ditransfer lagi ke rumah sakit di daerah. Sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat,” kata Jokowi dalam rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference, Senin (30/3).

Namun, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, stok APD di Tanah Air masih sangat terbatas. Menurut Jokowi, prakiraan masih membutuhkan kurang lebih tiga juta APD hingga Mei 2020.

“Karena itu saya minta dilakukan percepatan pengadaan untuk APD dan saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima ada 18 perusahaan produsen APD di negara kita,” ucap Jokowi.

Untuk mendukung produksi APD, lanjut Jokowi, dirinya mendorong untuk memberikan kemudahan masuknya bahan baku dari luar negeri. Hal ini bertujuan agar APD di dalam negeri tidak mengalami kelangkaan.

“Saya juga minta dilakukan percepatan pengembangan, ini yang mungkin negara lain juga, mengenai ventilator. Agar ini bisa juga diproduksi juga di dalam negeri,” tukasnya. (jp)

USI